Tag

, , , , , , ,

Dimuat di koran KONTAN, 25 Maret 2011.

Estimasi kerugian asuransi akibat gempa bumi di Jepang, berdasarkan perhitungan catastrophe modeling yang dilakukan AIR Worldwide adalah berkisar US$ 14,5-34,6 miliar. Nilai ini belum termasuk kerusakan akibat tsunami dan rusaknya reaktor nuklir.

Sementara itu, EQECAT menghitung kerugian lebih rendah yakni US$ 12-25 miliar. Ada perbedaan nilai yang signifikan. Pemodelan kerugian katastropik pernah disangsikan akurasinya saat memperkirakan dampak Badai Katrina di Amerika Serikat dan sekitarnya tahun 2005. Sementara itu, pelaku industri lainnya ada yang menilai terlalu dini menghitung kerugian asuransi.

EQECAT menyatakan bahwa sekitar 25 persen kerugian asuransi ditanggung oleh Japan Earthquake Reinsurance (JER). Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan asuransi di Jepang ini menjamin kerusakan rumah tinggal dan isinya akibat gempa bumi, termasuk tsunami.

Negeri Matahari Terbit ini sejak tahun 1966 memiliki Law concerning Earthquake Insurance. Kini, untuk sebuah peristiwa gempa bumi dengan kerugian asuransi rumah tinggal hingga JPY 75 miliar, akan ditanggung oleh JER. Di atas angka itu, pemerintah Jepang sudah ikut berkontribusi membantu asuransi membayar klaim. 

Pemerintah Jepang menyadari risiko gempa bumi di Jepang sangat tinggi sehingga tidak membiarkan industri asuransi menanggung sendiri klaim. Makin besar kerugian akibat gempa bumi, maka prosentase yang ditanggung pemerintah juga bertambah besar. Total yang ditanggung bersama-sama antara JER dan pemerintah Jepang adalah JPY 5 triliun.

Pengelolaan asuransi gempa bumi sangat professional. Tidak heran meskipun sering terjadi gempa bumi, namun JER tetap untung. Rasio klaim yang secara sederhana diformulasikan dari perbandingan antara klaim dengan premi, tergolong bagus. Antara tahun 2005-2009, rasio klaim terbesar hanya pada tahun 2005 sebesar 37,9%.

Pelajaran untuk Indonesia

Tidak perlu ditanya risiko gempa bumi di Indonesia. Sama seperti Jepang, Indonesia juga berada di batas lempeng tektonik yang setiap saat mengancam. Rakyat (kecil) jangan dibiarkan menanggung biaya pemulihan harta bendanya sendiri bila gempa bumi mengoyak. Untuk itu, pengelolaan mitigasi risiko melalui asuransi haruslah memadai dan sistematis.

Dalam masalah asuransi gempa bumi, industri asuransi Indonesia sudah cukup bagus. Awalnya, asuransi gempa bumi tidak dikelolah secara profesional. Sejak adanya Pool Reasuransi Gempa Bumi (PRGBI) beroperasi tahun 2002, penataan tarif premi, polis, pembagian zona gempa bumi, dan khususnya data dan pemodelan klaim, jauh lebih bagus.

Indonesia bahkan memiliki satu perusahaan khusus yang menangani asuransi gempa bumi yakni Asuransi Maipark. Sahamnya dimiliki oleh seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi Indonesia, sama seperti JER.

Sayangnya dari sisi pemerintah, asuransi belum menjadi bagian tak terpisahkan sebagai unsur mitigasi bencana. Alih-alih memiliki peraturan/ketentuan tentang asuransi gempa bumi seperti di Jepang, dalam Undang-undang Penanggulangan Bencana saja belum menyinggung tentang asuransi.

Pandangan atas bencana dan asuransi gempa bumi harus ditata kembali. Pertama, asuransi seharusnya dipandang sebagai salah satu metode untuk mitigasi risiko. Pemerintah perlu menggandeng industri asuransi dalam konteks risk sharing. Dengan demikian saat terjadi gempa bumi, pemerintah tak harus merogoh APBN terlalu dalam untuk recovery atau rehabilitasi. Beban ditanggung bersama industri asuransi.

Idealnya adalah seperti yang di Jepang, yakni perusahaan asuransi yang berada di garda depan mengganti kerugian. Ini artinya bahwa seluruh atau setidaknya mayoritas rumah penduduk memiliki polis asuransi gempa bumi. Pemerintah berada di belakang industri asuransi dengan mem-back-up bila kerugian mencapai level nilai tertentu.

Kedua, perlu keterlibatan pemerintah daerah (Pemda), khususnya di daerah rawan gempa bumi. Tidak salah jika Pemda menganggarkan APBD untuk membayar premi asuransi gempa bumi untuk rumah warganya. Bila tak mampu subsidi penuh, setidaknya Pemda menyubsidi sebagian untuk memacu warganya mengasuransikan rumahnya. Rintisan telah dilakukan Asuransi Maipark degan beberapa Pemda, meskipun masih seret.

Ketiga, perlu insentif terhadap warga yang memiliki polis asuransi gempa bumi. Insentif bisa bermacam-macam, misalnya keringanan pajak atau lainnya. Bila dapat direalisasikan, maka akan mampu mendongkrak insurance awareness di Indonesia.

Keempat, dari kalangangan industri asuransi juga mesti terus berbenah untuk melakukan proses yang cepat dan tak berbelit saat klaim gempa bumi terjadi. Dampak gempa bumi sangat besar sehingga sangat mungkin claim adjustment menyita waktu. Perlu dibuat mekanisme penanganan klaim yang sederhana namun tetap profesional.

Kelima, meskipun tidak mudah, kampanye melek asuransi perlu terus digalakkan, khususnya daerah rawan bencana. Untuk menyadarkan bahwa asuransi itu bukan beban atau biaya, tapi mekanisme untuk memindahkan risiko dan untuk mitigasi bila kerugian terjadi.

Usulan asuransi wajib gempa bumi beberapa tahun lalu menjadi angin lalu. Memang tidak ada jaminan efektif bila tak ada komitmen kuat, namun asuransi wajib menjadi salah satu upaya untuk ‘memaksa’ masyarakat dalam rangka manajemen risiko.

Kombinasi upaya kontrol risiko melalui pengaturan kekuatan konstruksi bangunan, pengaturan penggunaan lahan, disaster management, dan proteksi asuransi, bisa menjadi ikhtiar optimal menghadapi bencana gempa bumi di Indonesia.

 *****