Tag

, , , , , , ,

Dimuat di koran KONTAN, 20 November 2009.

Fakta, Indonesia adalah wilayah rawan gempa bumi. Saran kepada pemerintah agar pemerintah memberlakukan asuransi wajib gempa untuk rumah tinggal, mungkin masih dianggap sebatas wacana.

Dengan asuransi, maka korban gempa akan teringankan bebannya. Mereka tidak harus ditambah menderita memikirkan bagaimana memulihkan rumah dan hartanya yang rusak. Asuransi siap mengganti kerugian akibat gempa.

Untuk kecepatan membayar klaim, untuk bencana alam, industri asuransi sangat sigap. Beberapa perusahaan asuransi bahkan sudah melakukan pembayaran klaim untuk korban gempa di Padang.

Tanpa asuransi, pemerintah yang punya kewajiban membantu rakyatnya, harus mengeluarkan anggaran yang banyak. Sedikit teringankan oleh bantuan negara lain atau lembaga swadaya masyarakat. Tapi model bantuan seperti ini yang terkesan ‘meminta’, tidak boleh terlalu diharapkan.

Subsidi pembangunan rumah yang dilakukan pemerintah pascagempa hanya bersifat jangka pendek. Idealnya, pemerintah membuat skema asuransi wajib untuk daerah rawan gempa. Asuransi wajib ini layak dipikirkan lebih serius pascagempa Padang.

Dengan asuransi, beban pemerintah berkurang. Pemerintah tidak sendirian melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Perusahaan asuransi bisa berbagi risiko(risk sharing) dengan pemerintah.

Dalam setiap bencana, prosentase klaim asuransi hanya sebagian kecil dari total kerugian. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Hasil riset National Hurrican Survival Initiative yang dirilis 16 Mei 2006, di Amerika Serikat sepertiga rumah yang berada di wilayah rentan badai, tidak ada asuransinya.

Hal yang sama terjadi di Jepang. Gempa bumi mengguncang Kobe pada Januari 1995 menghancurkan 100 ribu bangunan dan 6.500 orang tewas dengan kerugian materiil lebih dari US$ 110 milyar. Klaim asuransi ‘hanya’ US$ 6 juta karena kurang dari 5% bangunan yang diasuransikan.

Kini, di negara maju, sekitar 40% kerugian ekonomi diasuransikan. Sedangkan di negara berkembang, hanya sekitar 5% kerugian bencana yang dijamin asuransi.

Beberapa negara berkembang seperti Turki, Iran, dan Cina, telah ada asuransi wajib. Di Turki misalnya, pemerintah mewajibkan asuransi gempa bumi pada rumah, ruko, maupun apartemen melalui The Turkish Catastrophic Pool.

Sinergi Pemerintah & Industri Asuransi

Perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung risiko. Di Jepang, industri asuransi dan pemerintah sudah berbagi risiko gempa bumi. Jepang adalah negara yang sangat rentan gempa. Sama dengan Indonesia.

Bila ada kerugian akibat gempa mencapai 75 miliar yen, 100 persen ditanggung seluruh perusahaan asuransi. Jika kerugian lebih besar, hingga 1.311,8 miliar yen, pemerintah dan perusahaan asuransi masing-masing menanggung 50 persen. Jika kerugian lebih besar lagi mencapai 5.000 miliar yen, pemerintah menanggung 95 persen kerugian.

Asuransi berperan di garda depan menanggung kerugian. Pemerintah memberikan dukungan penuh jika kerugian sangat besar. Hal tersebut juga bisa diimplementasikan di Indonesia. Jika sudah wajib, artinya nilai yang ditanggung asuransi sangat besar. Perusahan asuransi harus melakukan kalkulasi lebih presisi untuk manajemen risikonya agar klaim masih batas kemampuannya.

Industri asuransi juga membutuhkan peran pemerintah karena kerugian akibat gempa bisa merontokkan industri asuransi jika tidak dikelola dengan baik. Gempa 7,9 Skala Richter di San Fransisco tahun 1906 menghanguskan laba perusahaan asuransi di Amerika Serikat selama 47 tahun. Kerugian itu setara dengan seratus kali premi asuransi kebakaran di San Fransisco tahun itu.

Hal yang serupa jangan sampai terjadi di Indonesia. Peran pemerintah sebagai insurer of the last resort bisa dilakukan dengan mem-back-up industri asuransi. Ini pilihan terakhir. Peran asuransi tetap berada di depan sebagai penanggung risiko.

Melalui Asuransi Syariah

Mengapa asuransi syariah sangat tepat untuk menanggung kerugian katastropik? Beda asuransi konvensional dengan syariah adalah pengakuan atas dana tabarru’ (premi). Dalam asuransi konvensional, premi adalah hak perusahaan asuransi. Sedangkan dalam asuransi syariah, premi milik peserta asuransi (tertanggung).

Konsekuensinya, jika perusahaan asuransi mengalami surplus underwriting (selisih antara premi dan klaim), maka dalam asuransi konvensional, surplus tersebut milik perusahaan asuransi. Sementara itu di asuransi, keuntungan hasil underwriting tersebut adalah milik peserta (tertanggung).

Di asuransi konvensional, surplus underwriting dimasukkan ke dalam penghasilan yang bermuara pada laba perusahaan yang bisa dibagi ke pemegang saham. Sementara itu, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, bila ada surplus underwriting, maka diutamakan untuk menjadi cadangan di dalam asuransi syariah.

Tiap tahun, jika selalu surplus, akan ditimbun dalam cadangan. Hasilnya, cadangan perusahaan asuransi syariah akan terus bertambah. Jika cadangan seluruh perusahaan asuransi dikumpulkan, maka akumulasi tersebut akan mampu melebih cadangan seluruh perusahaan asuransi konvensional. Dengan cadangan yang besar, asuransi syariah akan siap menghadapi klaim-klaim katastropik.

Kini kapasitas asuransi syariah di Indonesia masih sangat kecil. Untuk tahap awal, kerja sama pemerintah dan asuransi (konvensional) untuk asuransi wajib dapat direalisasikan dalam jaminan asuransi gempa untuk daerah rawan gempa. Pemerintah daerah di wilayah yang rawan bisa lebih sensitif untuk proaktif menggandeng asuransi jika pemerintah pusat belum bergerak.

*****