Tag

, , , , ,

Dimuat di harian Kontan, 10 Juni 2008.

UU no. 17/2008 tentang Pelayaran mengundang pro-kontra. Namun ada sisi positif untuk kalangan industri asuransi. Setidaknya ada delapan pasal yang mengatur asuransi wajib (compulsory insurance). Pernyataan tentang asuransi dan sanksi berkenaan dengan kewajiban asuransi terdapat di pasal 41(3), 54, 151(1), 203(5), 231(2), 292, 296, dan 327.

Sebagian merupakan perulangan dari UU no. 21/1992 tentang Pelayaran. Diantaranya ada kewajiban pemilik atau operator kapal agar mengasuransikan tanggung jawabnya untuk menyingkirkan kerangka kapal dan muatannya yang mengganggu keselamatan berlayar dan terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya.

Juga tanggung jawab kematian atau lukanya penumpang, kerusakan/kehilangan barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan barang yang diangkut, serta tanggung jawab terhadap pihak ketiga wajib diasuransikan.

Pasal asuransi tambahan ada pada ketentuan wajib berasuransi pada penyedia jasa angkutan multimoda yang harus mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap barang sejak diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima barang. Awak kapal juga berhak mendapat asuransi kecelakaan kerja.

Ada satu ketentuan asuransi dalam draft RUU Pelayaran di-drop. Awalnya, di dalam pasal 100 draf RUU Pelayaran disebutkan bahwa pemilik atau operator kapal bertanggung jawab mengganti kerugian atas kerusakan bangunan atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kapal. Atas tanggung jawab ini, harus ada jaminan. Draft awal RUU Pelayaran, tanggung jawab tersebut wajib diasuransikan.

Jenis asuransi wajib lebih banyak pada jenis asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat (liability insurance), selain asuransi kecelakaan kerja. Lebih spesifik lagi untuk asuransi tanggung jawab pemilik/operator kapal adalah jenis asuransi protection and indemnity (P&I). P&I masuk dalam rumpun asuransi rangka kapal (marine hull) yang menjamin atas tanggung jawab dan biaya-biaya yang dikeluarkan pemilik/operator kapal.

Harapan semu

Ada harapan dengan UU Pelayaran, premi asuransi bakal terdongkrak. Harapan itu tidak salah karena pasal asuransi wajib ditopang dengan sanksi yang garang. Di UU no. 17/2008, pelanggaran tidak mengasuransikan diancam penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00.

Berdasarkan fakta, antara kewajiban berasuransi dengan terdongkraknya premi asuransi tidak sepenuhnya linier. Banyak kapal tanpa asuransi yang dipersyaratkan, tetap bisa berlayar tanpa hambatan.

Sebelum ini, ada Inpres no. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Adakewajiban untuk mengasuransikan barang/muatan (marine cargo insurance), asuransi rangka kapal (hull & machinery insurance), asuransi risiko pembangunan kapal (builders’ risks insurance), tanggung jawab perusahaan reparasi kapal (ship repairer’s liability insurance), dan asuransi kecelakaan diri penumpang (personal accident insurance).

Seharusnya ada kenaikan premi asuransi di tahun 2006. Realitanya tidak ada kenaikan signifikan pada jenis asuransi di atas, bahkan ada penurunan pada premi asuransi pengangkutan (lihat tabel). Meskipun perubahan premi ditentukan banyak faktor, tapi kenyataan di lapangan terlihat bahwa aturan asuransi wajib sebatas di tingkat regulasi tanpa kontrol ketat terhadap implementasi.

Premi bruto perusahaan asuransi umum:

Jenis Asuransi

Premi (Rp milyar)

2004

2005

2006

Rangka Kapal (di dalamnya termasuk hull & machinery, builders’ risks, protection & indemnity, dan ship repairer’s liability)

417,53

455,87

477,63

Pengangkutan (marine cargo)

1.134,63

1.335,68

1.288,52

Tanggung gugat (liability)

253,92

306,42

320,18

Kecelakaan diri & kesehatan (personal accident & health)

633,22

778,12

961,70

Sumber: Indonesian Insurance in 2006, Departemen Keuangan

Memanfaatkan momentum

Masuknya pasal-pasal asuransi mencerminkan kesadaran tentang risiko yang harus dikendalikan melalui asuransi dan penjaminan. Sekarang tinggal bagaimana pelaku asuransi memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya.

Efek terdongkraknya premi asuransi jangan sampai hanya impian. Untuk itu perlu fokus terhadap tiga hal. Pertama, harus ada komitmen kuat pemerintah untuk melaksanakan UU Pelayaran. Bagi yang melanggar harus ada sanksi tegas. Pelarangan berlayar atau operasi bagi yang belum mengasuransikan juga perlu diterapkan.

Kedua, pelaku industri asuransi hendaknya terus mendukung pemerintah dalam upaya menyadarkan pihak-pihak yang dikenakan kewajiban berasuransi tentang pentingnya asuransi. Agar asuransi tidak dianggap sebagai biaya, tetapi justru untuk meminimalisir risiko.

Langka perusahaan asuransi tidak sebatas pada promosi tetapi juga memperbaiki pelayanan. Adanya pelayanan buruk menjadi salah satu pemicu perusahaan/orang enggan berasuransi atau memilih mempraktekkan self-insurance.

Ketiga, pelaku industri asuransi juga harus siap untuk menjamin risiko yang diamanatkan dalam UU. Ada kekhawatiran justru industri asuransi Indonesia tidak siap. Asuransi kapal yang di dalamnya termasuk asuransi P&I, tergolong risiko tinggi. Saat ini tidak banyak perusahaan asuransi yang menawarkan bisnis asuransi kapal, khususnya P&I.

Data menunjukkan bahwa rasio klaim (perbandingan klaim dan premi) asuransi rangka kapal sejak tahun 2002 hingga 2006 selalu di atas 50%. Ini rasio klaim tertinggi dibandingkan klas bisnis asuransi lainnya. Faktor lain yang membuat pelaku asuransi enggan menjamin asuransi kapal adalah kondisi kapal berbendera Indonesia sebagian besar sudah tua dengan perawatan kurang baik.

Jangan sampai ‘berkah’ dari UU pelayaran ini justru menjadi bumerang bagi industri asuransi sendiri. Kesiapan industri asuransi untuk menjamin risiko harus dibarengi dengan upaya keras pemilik/operator kapal untuk menjaga dan mengoperasikan kapalnya dengan lebih baik.

Penyediaan jenis asuransi P&I juga bukan tanpa ‘masalah’. Saat ini, jenis asuransi P&I lebih banyak dijamin oleh perusahaan reasuransi atau P&I clubs di luar negeri. Dengan posisi tanpa retensi dalam menanggung asuransi P&I, maka premi keseluruhan diteruskan ke luar negeri. Di tengah upaya regulator asuransi untuk menurunkan defisit neraca pembayaran asuransi luar negeri, maka perlu dibuat mekanisme dan upaya-upaya agar premi asuransi tidak banyak ke luar negeri.