Tag

, , , , , , ,

Dimuat di Republika, 18 September 2007

Dampak negatif reaktor nuklir sudah banyak diulas khususnya oleh para penentang PLTN Muria. Bahkan NU Jepara telah mengeluarkan fatwa haram untuk PLTN. Ledakan di Badan Tenaga Nuklir Nasional baru-baru ini juga semakin menguatkan resistensi terhadap PLTN. Sebaliknya, sisi baik PLTN telah dikampanyekan pemerintah sejak lama. Artikel ini tidak hendak merunyamkan pro-kontra tersebut, tetapi lebih melihat dalam perspektif manajemen risiko.

Risiko dan keputusan adalah seperti dua sisi mata uang. Tidak ada keputusan tanpa risiko, sekecil apapun risiko itu. Begitu juga halnya dengan sikap pemerintah untuk membangun PLTN. Yang tampak di depan mata adalah ditentang, baik oleh masyarakat umum, akademisi, LSM, dan lebih-lebih warga Jepara dan sekitarnya.

Risiko adalah ketidakpastian, alias bisa terjadi dan bisa tidak. Dalam kasus PLTN Muria, risiko menjelma menjadi sebuah ketakutan akan dampak buruk PLTN. Paranoid ini bukan tanpa alasan karena sudah banyak bukti dampak buruk reaktor nuklir. Persoalannya adalah bagaimana mengelola kekhawatiran ini.

Dalam praktek manajemen risiko, ada mekanisme memindahkan risiko (risk transfer) yang salah satunya dengan memindahkan risiko ke perusahaan asuransi. Hingga kini, jaminan risiko nuklir dikecualikan secara mutlak dalam semua jenis polis. Perusahaan asuransi sebagai risk taker tidak mau mengganti kerugian atau kerusakan akibat nuklir. Ini karena risiko nuklir dampaknya massif, sangat buruk dan bisa menyebar luas dari negeri manapun.

Dalam klasifikasi bencana, sumbernya bisa muncul akibat alam (natural catastrophe) atau akibat manusia (man-made disaster). Begitu juga halnya dengan bencana reaktor nuklir, bisa terjadi akibat kedua hal tersebut.

Bencana akibat manusia itu dapat muncul karena salah desain atau kelalaian manusia (human error). Dalam berbagai kasus, human error mungkin tidak berakibat fatal, tetapi ini tidak boleh terjadi di reaktor nuklir.

Di sisi lain, harus diingat bahwaIndonesiaadalah salah satu negara di dunia yang sangat rawan gempa. Bangsa ini terletak pada pertemuan tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik yang menjadikan wilayahIndonesiarawan gempa dahsyat. Pertemuan lempeng dunia ini bisa menimbulkan subduksi seperti yang terjadi pada gempa di Aceh.

Di selatan Pulau Jawa adalah pertemuan lempengEurasiadengan Indo-Australia. Namun demikian, tidak berarti sisi utara Pulau Jawa aman dari gempa. Masih jelas ingatan kita, Indramayu yang berada di sisi utara Pulau Jawa terguncang gempa besar 7,0 skala richter pada 9 Agustus lalu. Ini artinya, bisa saja daerah Jepara terpapar gempa.

Bagaimana jika terjadi gempa besar? Pemerintah mungkin telah sigap dengan jawabannya bahwa reaktor nuklir didesain tahan gempa dengan tingkat keselamatan tinggi. Tapi pendapat ini mutlak terbantahkan oleh gempa 6,8 skala richter yang membuat bocor reaktor nuklir di Kashiwazaki Jepang pada bulan Juli lalu

Belum lagi perubahan iklim akibat pemanasan global. Munculnya badai ganas yang memporakporandakan beberapa negara bisa saja mampir keIndonesia. Akibat pemanasan global, diramalkan bahwa kondisi di bumi tidak semakin baik. Ini artinya bahwa jika nantinya ada reaktor nuklir, maka itu harus telah mengantisipasi keadaan puluhan atau bahkan ratusan tahun yang akan datang, khususnya berkenaan dengan kondisi alam. Adakah teknologi saat ini telah mumpuni menghadapi masa-masa yang akan datang? Tak ada manusia yang mampu menghadapi alam jika sedang mengamuk.

Kontrol Risiko

Dalam rencana pembangunan PLTN ini, tidak cukup hanya dengan kajian amdal. Cara pandang manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan ide pembangunan PLTN mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, hingga kontrol risiko.

Tahapan kontrol risiko dilakukan dengan cara menghindari risiko atau dengan mereduksi frekuensi dan dampaknya. Agar tidak ada sama sekali dampak buruk PLTN, pastilah dengan cara tidak membangun PLTN. Tapi tentu ini bukan pilihan pemerintah. Sehingga yang paling mungkin jika PLTN jadi dibangun adalah mereduksi terjadinya bencana atau menurunkan dampaknya sekecil-kecilnya.

Bencana akibat kesalahan manusia bisa dikontrol sejak persiapan pembangunan hingga pengoperasian PLTN. Aktifitas pre-loss dilakukan dengan prosedur kerja dan keselamatan yang ketat, serta training bagi orang yang terlibat. Tidak boleh ada toleransi sedikitpun terhadap kelalaian manusia.

Nah, persoalannya apakah pemerintah berani menjamin zero human error? Kalaupun pemerintah menjamin, masyarakatpun tidak akan mudah percaya. Kejadian kecelakaan transportasi baik pesawat, kereta api, atau kapal laut adalah menjadi bukti kegagalan pemerintah. Padahal di atas kertas, prosedur pengoperasian telahbaku. Mengurusi transportasi dengan teknologi yang lebih familiar saja tidak mampu, apalagi teknologi nuklir yang membutuhkan tingkat keselamatan yang lebih tinggi.

Menghadapi bencana alam, yang bisa dilakukan adalah mendesain reaktor beserta fasilitas penunjangnya agar tahan terhadap gempa bumi, badai, atau jenis bencana alam lainnya. Untuk mereduksi efek buruk, PLTN seharusnya berada di wilayah sangat terpencil yang jauh dari kehidupan manusia. Bukan malah ditempatkan di daerah yang sangat padat penduduknya seperti di Pulau Jawa.

Kesiapan Masyarakat

Selain hal di atas, kontrol risiko juga mencakup perencanaan darurat (contingency plans) sebagai satu kesatuan manajemen risiko. Pemerintah harus sudah mempunyai persiapan terintegrasi dalam menghadapi kondisi terburuk.

Pemerintah tidak boleh hanya ngotot membangun PLTN, tetapi adakah pemerintah telah menyiapkan infrastruktur lainnya, khususnya bagaimana membangun kesiapan masyarakat? Ditengah kampanye sisi manis PLTN, pemerintah juga harus jujur mengungkap dampak negatifnya. Ini wajib guna memberikan risk awareness sedini mungkin pada masyarakat sebagai langkah antisipastif.

Transparansi informasi tentang nuklir bisa jadi akan menaikkan eskalasi penolakan. Tetapi tetap harus dilakukan karena pemerintah harus terbuka terhadap rakyatnya. Di tengah bebasnya arus informasi, percuma juga menutup-nutupi informasi.

Lebih dari itu, kesiapan tanggap darurat harus dilatihkan untuk menghadapi kondisi terburuk. Semua sudah tahu akan amburadulnya penanganan bencana, padahal negeri ini bertubi-tubi diterpa bencana. Disaster management harus dipersiapkan secara matang. Di tingkatan masyarakat harus ada crisis management structures mulai di tingkat kabupaten hingga RT/RW. Kesemuanya ini harus dimulai sebelum pembangunan PLTN, tidak bisa menyusul kemudian.

Karena risiko reaktor nuklir bisa membawa bencana, maka sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam penanggulangan bencana yang dimulai sejak fase prabencana. Bahkan masyarakat yang rentan bencana berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Jaminan dalam UU ini seharusnya dimanifestasikan dalam ide pembangunan PLTN.

Jika semua prasyarat di atas tidak mampu dijamin atau dipenuhi pemerintah, artinya pemerintah belum menjalankan manajemen risiko terintegrasi. Sehingga sebaiknya pemerintah membatalkan saja pembangunan PLTN dari pada (nantinya) mewariskan bencana kepada anak cucu. Energi alternatif yang diusulkan sejumlah kalangan sebaiknya digarap secara lebih serius dari pada menghabiskan energi maju-mundur membangun PLTN.