Tag

, , , , , ,

Dimuat di  Media Indonesia, 10 Oktober 2007

Seretnya peningkatan ekspor nasional mendesak pemerintah merancang jurus baru. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), itulah lembaga yang diharapkan dapat menggenjot ekspor nasional.

RUU LPEI telah diserahkan ke DPR pada Juli lalu memberikan setumpuk harapan. Lembaga yang didesain sebagai lembaga otonom pemerintah (autonomous souvereign entity) ini akan menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

Dari lembaga ini diharapkan mampu membiayai kredit investasi berjangka menengah dan panjang dengan suku bunga murah. Hal ini masih belum mampu dilakukan bank komersial. Untuk keperluan ekspor juga dibutuhkan dukungan kepada ekportir berupa penjaminan kredit untuk keperluan ekspor. Sektor asuransi juga diperlukan untuk memberikan jaminan keamanan eksportir jika barangnya tidak dibayar importir.

Apakah lembaga semacam ini belum ada? Sulit menjawab dengan jawaban “belum” atau “sudah”. Bank Ekspor Indonesia (BEI) yang didesain untuk memberikan pembiayaan ekspor, tak mampu berbuat banyak. Statusnya sebagai bank umum, memaksanya tunduk pada ketentuan undang-undang perbankan dan tuntutan Arsitektur PerbankanIndonesia.

Di sisi lain, bentuk penjaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor yang selama ini disediakan oleh Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI), belum mampu merangsang eksportir secara signifikan. ASEI juga terbentur oleh undang-undang asuransi, tanpa insentif khusus, dan menyamakannya dengan jenis asuransi umum lainnya.

Handicap kedua jenis perusahaan tersebut diperparah oleh statusnya sebagai BUMN yang ditarget harus mencetak laba. Misi sosial mendorong ekspor dengan segala fasilitas yang diberikan dihadapkan secara diametral dengan kewajiban memberikan

Lembaga Ekspor di Negara Lain

Lembaga yang dicita-citakan pemerintah ini sebenarnya di luar negeri sudah banyak. Export Credit Agency (ECA) adalah institusi yang menyediakan dukungan pinjaman, jaminan, dan asuransi ekspor (khususnya terhadap risiko komersial dan politik).

ECA diawali oleh Swiss pada tahun 1906. Karena kesuksesannya menstimulus ekspor, ECA menjamur di negara-negara Eropa pada dekade 1920-an. Negara berkembang yang pertama kali mengadopsi sistem ECA adalah Meksiko.

Berdasarkan kepemillikan, tidak sama di tiap negara. Yang dimiliki oleh pemerintah diantaranya adalah EFIC (Australia), ECGD (Inggris), NEXI (Jepang), dan KEIC (Korea Selatan). Sedangkan yang dipunyai swasta antara lain OeKB (milik bank diAustria), EULER-HERMES (milik perusahaan asuransi di Jerman), COFACE (Perancis), AIG (Amerika Serikat), dll.

Model untuk Indonesia

Adadua pilihan untuk mencari model institusi yang tepat dalam upaya mendongkrak ekspor. Pertama, pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor dilakukan oleh satu institusi.

Dengan pilihan ini maka lembaga tersebut akan membiayai sekaligus menjaminkan risiko kredit dan risiko ekspor ke dalam dirinya sendiri. Risiko atas kredit yang diberikan kepada eksportir dan risiko pembayaran ekspor ditanggung sendiri oleh lembaga yang bersangkutan.

Ini berarti jika eksportir yang telah dibiayai dan mengekspor barangnya, kemudian barangnya tidak dibayar oleh importir, maka kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh institusi tersebut karena asuransi ekspor menyatu dalam satu instutusi. Ibaratnya, ambil dari kantong kiri untuk mengisi kantong kanan.

Dalam konsep manajemen risiko, model pertama ini mengadopsi sistem self-insurance. Beberapa negara yang mengaplikasikan konsep ini adalahChina,Thailand, danMalaysia. Ini berbeda dengan konsep manajemen risiko asuransi pada umumnya yang berupa pemindahan risiko yang dihadapi ke institusi lain.

Model kedua adalah memisahkan antara institusi pembiayaan dengan institusi penjaminan dan asuransi ekspor. Bentuk ini bisa dijumpai di Jepang danKorea. Pemerintah, bank, dan asuransi ekspor dapat menjalankan tugasnya untuk menggenjot ekspor dengan mengoptimalkan kerja sama antarinstitusi.

Dengan konsep seperti ini, maka institusi yang membiayai ekspor melakukan pemindahan risiko (transfer of risks) kepada institusi lain jika kredit ekspor tak terbayar. Eksportir juga tenang dengan jaminan asuransi ekspor jika barangnya tidak dibayar oleh importir.

LPEI = BEI + ASEI

Yang sangat menarik dari pembahasan RUU LPEI adalah bicara tentang cikal bakal lembaga ini. Seperti disebut di depan bahwa BEI dan ASEI secara terpisah telah menyelanggarakan aktifitas seperti yang akan dilakukan oleh LPEI. Sayangnya, kedua BUMN ini selama ini belum mempunyai pola kerja sama yang saling mendukung dan berjalan sendiri-sendiri.

LPEI patut didukung dan institusi ini bisa ditopang dari sumber daya yang tersedia saat ini yakni dari BEI dan ASEI. BEI yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 1999 jelas tidak dimaksudkan untuk membentuk bank umum baru. Ini jelas sekali karena saat itu pemerintah justru sedang membenahi sistem perbankan melalui pembekuan, rekapitalisasi, dan merger. Tujuannya sudah pasti, yakni memberikan pembiayaan ekspor.

Sementara itu, ASEI lebih tua dari BEI yakni didirikan berdasarkan PP No.173 tahun 1985. Institusi ini didesain untuk mendukung pengembangan ekspor non-migas dengan memberikan fasilitas jaminan kredit ekspor dan asuransi kredit. Sejak tahun 1991, ASEI adalah anggota penuh Berne Union, yakni organisasi asuransi ekspor dan asuransi investasi internasional.

BEI punya keahlian di bidang pembiayaan. Sedangkan ASEI, punya pengalaman panjang di bidang penjaminan dan asuransi. Jelas sekali bahwa modal sumber daya LPEI sudah tersedia, yakni dari BEI dan ASEI.

Yang masih menjadi pertanyaan adalah tidak disebutkannya sama sekali ASEI di dalam RUU LPEI.Adakesan seolah-olah ASEI tidak dilibatkan. Padahal di bab ketentutuan peralihan disebutkan bahwa semua karyawan BEI akan menjadi karyawan LPEI.

Jika ASEI nantinya tidak terlibat dalam LPEI, tentu sangat disayangkan. Potensi besar dengan pengalaman puluhan tahun dan jaringan globalnya tidak dimanfaatkan. Selain itu, jika nanti LPEI menjalankan fungsi penjaminan dan asuransi ekspor, maka itu akan bertumpukan dengan fungsi yang telah dijalankan oleh ASEI.

Kini, nasib RUU LPEI ada di tangan DPR. BEI dan ASEI adalah modal sangat besar untuk menjadikan LPEI dan keduanya harus dimanfaatkan untuk mendukung LPEI.

Pemerintah sebaiknya tidak lagi menancapkan fungsi ganda seperti yang saat ini diterapkan, yakni satu sisi harus mendukung habis-habisan ekspor, tapi di sisi lain terkena tugas mengeruk laba.

Sebagai institusi yang didesain untuk mendorong ekspor, maka seharusnya tidak dijadikan sebagai lembaga yang mengeruk laba. Jika suatu saat nanti LPEI merugi, maka tidak berarti negara rugi. Karena fungsi pembiayaan telah dilakukan sehingga ekspor melonjak. Jika ekspor naik signifikan, siapa yang untung? Pasti negara juga. Dengan demikian, kerugian akibat penjaminan dikompensasi pada keuntungan lainnya.

Di beberapa negara, karena statusnya institusi khusus, maka dibebaskan membayar pajak dan deviden kepada negara. Semuanya dikembalikan kepada institusi untuk peningkatan struktur modal. Namun RUU LPEI cukup moderat, dalam pasal 19 disebutkan bahwa surplus LPEI, 90% ditetapkan untuk cadangan umum dan cadangan tujuan, sedangkan sisa 19% untuk jasa produksi dan tantiem serta bagian labah pemerintah.