Tag

, , ,

Dimuat di Jurnal Premium, STMA Trisakti.

Pertumbuhan industri asuransi di Indonesia sangat timpang. Dalam beberapa tahun terakhir, asuransi jiwa terus melejit, sedangkan pertumbuhan asuransi umum seret, bahkan hampir stagnan. Sejak tahun 2004, jumlah premi asuransi jiwa meninggalkan premi yang diraup asuransi umum dan reasuransi.

Tahun 2006, pertumbuhan premi asuransi umum dan reasuransi hanya 3%, sedangkan asuransi jiwa naik 23%. Pencapaian tertinggilimatahun terakhir hanya 15% pada tahun 2004. Pada tahun 2005 bahkan turun 4%.

Premi bruto menurut jenis usaha (dalam miliar rupiah):

Tahun

Asuransi Umum & Reasuransii

Asuransi Jiwa

2002

13.857,6

11.436,4

2003

14.482,9

13.911,2

2004

16.695,0

18.562,7

2005

16.079,8

22.294,0

2006

16.628,2

27.498,3

Sumber: Departemen Keuangan

Seretnya pertumbuhan asuransi umum memang gejala global. Dalam kajian Swiss Re, rata-rata pertumbuhan premi asuransi umum tahun 2006 di negara berkembang sebesar 10,8%, sedangkan premi asuransi jiwa naik 21,1%.

Masalah kronis industri asuransi umum diIndonesiaselama bertahun-tahun adalah perang tarif yang sudah taraf irrasional. Tidak hanya berpengaruh pada menurunnya perolehan premi, tetapi juga menekan hasil underwriting, dan ujung-ujungnya akan menggerus keuntungan perusahaan asuransi.

Asuransi Umum Terhimpit

Teori bahwa tarif premi harus ditetapkan sebanding dengan risikonya (equitable premium) sangat sulit diterapkan di industri asuransi umum. Teknik underwriting dalam asuransi yang diajarkan di bangku kuliah atau kursus, nyaris tak terpakai. Posisi tawar perusahaan asuransi umum sangat lemah di hadapan tertanggung/broker.

Tarif rendah tidak selamanya akan menguntungkan tertanggung karena premi murah. Jika perusahaan asuransi mengumpulkan premi sedikiti karena rendahnya tarif, maka bisa bermasalah ketika terjadi klaim. Premi yang dikumpulkan mungkin tidak cukup untuk membayar klaim sehingga klaim bisa dipersulit atau pembayaran klaim yang molor. Dampak lainnya tentu saja citra asuransi yang buruk di mata tertanggung.

Jika kita lihat praktek di lapangan, sungguh mengerikan. Bagaimana mungkin, risiko penutupan property all risks termasuk jaminan banjir dan penutupan gempa bumi untuk pabrik garmen diJakarta hanya dikenakan tari 0,1201%. Untuk tarif gempa bumi saja 0,12%. Ini berarti tarif untuk asuransi properti hanya 0,0001%. Padahal di pedoman tarif yang pernah ada, setidaknya rate berkisar 0,321%.

Lebih tragis lagi, aturan yang telah disepakati bersama banyak dilibas. Ketetapan tarif asuransi kebakaran dan kendaraan bermotor yang pernah dirilis oleh Dewan AsuransiIndonesia, kini hanya menjadi naskah sejarah. Lebih gawat lagi, tarif standar asuransi gempa bumi juga mulai dilabrak.

Langkah banting harga memang belum berdampak massif akan menghancurkan industri asuransi dalam waktu singkat. Namun tarif yang tidak sebanding dengan risiko, pasti berdampak buruk. Industri asuransi di Amerika Serikat (AS) pernah punya pengalaman pahit. Akibat gempa bumi di San Fransisco pada18 April 1906, menuai klaim sebesar US$ 235 juta. Klaim ini sebanding dengan 100 kali premi asuransi kebakaran di San Fransisco tahun 1906 dan menghabiskan profit asuransi di AS selama 47 tahun terakhir.

Permintaan diskon atau komisi yang cukup besar baik saat akuisisi bisnis maupun saat perpanjangan polis, juga menekan perolehan premi perusahaan asuransi umum. Tidak jarang pihak broker ingin mendapatkan komisi lebih besar karena butuh memberikan entertainment pada tertanggung atau orang yang bekerja pada tertanggung.

Dampak pemanasan global (global warning) juga mengerek risiko bencana seperti banjir, badai, dan lainnya. Ujung-ujungnya, akibat dari risiko tersebut ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ironisnya, tak ada kenaikan premi meskipun risiko di depan mata meningkat.

Di perpanjangan treaty 2008, reasuradur mengenakan tambahan premi untuk risiko banjir karena tingginya klaim banjir di tahun 2007. Mau tidak mau, perusahaan asuransi juga harus mengenakan premi banjir untuk tertanggung kalau tidak ingin defisit.

Mencari Solusi

Menghadapi kendala dan tantangan yang diuraikan di atas, ada beberapa jalan keluar yang layak dipertimbangkan. Keempat hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku industri asuransi umum, tetapi juga pemerintah selaku regulator.

Komitmen mengakhiri perang tarif

Disiplin berarti berbisnis dengan kaidah rasional. Jika suatu risiko tinggi, maka tarif juga tinggi dan begitu juga sebaliknya. Sayangnya ide ini baru sampai pada tingkat wacana, sulit dalam implementasinya. Tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan sepanjang ada komitmen kuat pelaku industri.

Mengakhiri perang tarif tidak harus dilakukan secara drastis, tapi bisa bertahap. Sehingga kita memang harus realistis memandang pasar asuransi. Butuh fase prakondisi menuju tarif yang wajar. Artinya tidak perlu harus langsung menerapkan tarif wajar sehingga tarif premi menjadi berlipat dari sekarang. Yang paling mungkin dilakukan adalah tidak menurunkan tarif atau tidak memberikan diskon tambahan ketika tertanggung memperpanjang polis tahunannya.

Hal ini tidak dibutuhkan hanya niatan, tapi benar-benar sebuah komitmen kuat untuk berubah. Komitmen dari top manajemen adalah yang paling utama sehingga dapat menularkan pada seluruh jajaran khususnya di unit marketing dan underwriting.

Kesepakatan bersama antarpelaku industri

Dalam prakteknya, komitmen saja tidak cukup. Godaan dari luar untuk perang harga bahkan melanggar aturan begitu besar. Sehingga seringkali komitmen kuat tumbang oleh premi yang menggiurkan. Untuk itu dibutuhkan suatu kesepakatan komunal antarpelaku industri.

Industri asuransi umum punya pengalaman menstabilkan tarif. Pool asuransi terorisme dan sabotase, konsorsium asuransi risiko khusus, dan pool asuransi gempa bumi sebagai cikal bakal Asuransi Maipark adalah sekelumit contoh sukses. Hal serupa masih bisa dilakukan untuk di masa yang akan datang seperti membentuk pool asuransi banjir atau lainnya. Meskipun harus diakui bahwa tidak semua risiko bisa dibuat pool untuk kesepakatan tarif, namun efek kesepatannya masih bisa dirasakan.

Apa yang dilakukan oleh perusahaan profesional reasuransi di Indonesiadi awal 2008 patut dicermati. Mereka telah menerapkan minimum deposit premium (mindep) untuk risiko banjir dalam treaty proporsional. Besarnya hingga 0.2625% dari limit treaty. Tentu saja ini tidak lazim karena mindep itu hanya untuk treaty non proporsional.

Perusahaan asuransi (cedant) bisa saja protes dengan ketentuan ini. Ketentuan mindep di atas memang bersifat ‘memaksa’. Namun ini akan memberikan dampak positif pada perusahaan asuransi untuk disiplin mengalokasikan premi untuk risiko banjir.

Seperti contoh di atas, dengan rate penutupan property all risks termasuk jaminan banjir yang hanya 0.0001%, ini berarti hampir tidak ada jatah untuk risiko banjir. Jika perusahaan asuransi tidak ingin nombok, maka harus menetapkan premi untuk risiko banjir. Namun tentu saja alasan mengalokasikan tarif untuk banjir tidak semata-mata karena adanya mindep, tapi memang harus ada karena ancaman banjir masih sangat besar.

Mengintensifkan peran asosiasi asuransi

Pasca PMK 74/2007 tentang penyelenggaraan pertanggungan asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor yang salah satunya mengatur tarif premi murni, diprediksi menjadikan premi asuransi (kendaraan) bakal naik. Sadar benar perilaku perusahaan asuransi, PMK ini telah dibentengi dengan kesepakatan antarperusahaan asuransi untuk patuh.

Kesepakatan yang digagas oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) ini memberikan ancaman sanksi yang cukup garang. Bagi yang melanggar, rekomendasi fit & proper test bagi direksi perusahaan asuransi akan dicabut. Sejenak pasti direksi perusahaan asuransi bakal pikir dua kali untuk melanggar aturan itu.

Berdasarkan pengalaman, banyak aturan yang dilanggar tapi tanpa hukuman yang jelas. Ini tipikal Indonesia, alias tidak hanya di industri asuransi. Inilah saatnya AAUI untuk mengintensifkan perannya untuk menegakkan hukum. Tidak perlu ragu untuk memberikan sanksi jika memang ada perusahaan yang terbukti melanggar. Jika AAUI gamang, ini artinya AAUI juga berperan aktif menghancurkan industri asuransi umum di Indonesia.

Jika nanti industri asuransi umum mampu bertahan pada ketentuan PMK 74/2007, maka itu akan dianggap sukses dan perbaikan tarif bisa merembet ke lini asuransi lain. Tarif asuransi kebakaran (properti) juga mendesak untuk dibenahi, disamping asuransi rekayasa, asuransi pengangkutan barang, atau lainnya. Namun sebaliknya, jika dilanggar dan tanpa sanksi tegas, maka perang tarif sudah tidak bisa dihentikan.

Butuh ketegasan regulator

Pemerintah berwenang memberikan sanksi perusahaan asuransi yang melanggar. Seperti diketahui bahwa tarif asuransi gempa bumi sudah ditetapkan oleh Asuransi Maipark dan harus dipatuhi seluruh perusahaan asuransi. Namun di lapangan banyak pelanggaran yang terkadang sulit dideteksi.

Maipark sendiri harus pro aktif melakukan pemantauan. Jika ada pelanggaran hendaknya diproses lebih lanjut hingga laporan ke pemerintah. Dalam hal pelanggaran tarif asuransi gempa bumi yang sudah merebak, belum terdengar sanksi yang mampu memberikan efek jera.

Pemerintah juga bisa berperan banyak dalam mendongkrak premi, misalnya dengan menerapkan asuransi wajib (compulsory insurance). Dengan asuransi wajib, maka bagi mereka yang memenuhi syarat, tidak bisa menghindar dari asuransi. Model ‘paksa’ ini diyakini juga akan membiasakan orang berasuransi.

Indonesia masih ketinggalan dibandingkan dengan negara lain. Saat ini Indonesia hanya ada Jamsostek sebagai asuransi wajib. Yang ada di hampir semua negara adalah asuransi untuk tanggung jawab hukum (TJH) kepada pihak ketiga untuk asuransi kendaraan bermotor (motor third party liability). Singapura dan Malaysia misalnya, selain TJH pihak III untuk asuransi kendaraan bermotor juga terdapat workmens’ compensation dan professional indemnity untuk broker dan pengacara.

Dalam waktu dekat, regulator berencana mengeluarkan aturan tentang penerapan modal disetor minimum. Diharapkan aturan ini benar-benar terealisaasi setelah beberapa kali tertunda. Tentu saja pemerintah diharapkan konsisten dan menegakkan aturan.

Tahapan yang diberikan dalam aturan modal tersebut memberikan ‘nafas’ bagi perusahaan asuransi untuk melakukan persiapan. Penciutan jumlah perusahaan asuransi akan menjadi dampak dari peraturan ini. Namun pemerintah hendaknya menindaklanjuti dalam bentuk insentif bagi perusahaan yang bersedia merger atau akuisisi.

Peran regulator memang sangat diperlukan, tetapi itu hanya pada batas-batas tertentu. Regulator juga sebaiknya hanya sebagai perangsang masyarakat, pendorong industri dan sebagai penegak hukum. Tidak usah berharap lebih, apalagi sudah terbukti bahwa regulator sering gamang dalam menegakkan aturan. Pelaku industri asuransi sendirilah yang harus berbenah untuk kembali ke khittah. Jika tidak, maka yang mungkin menghancurkan industri asuransi umum diIndonesia bukan bencana alam, tetapi pelakunya sendiri.

Penutup

Tidak mudah memang untuk melaksanakan perbaikan karena telah terbukti bertahun-tahun industri asuransi umum ‘menikmati’ penderitaan dalam persaingan tidak sehat. Keinginan untuk keluar dari perang tarif belum mampu dijalankan.

Mengakhiri perang tarif tidak berarti mustahil. Industri asuransi telah mempunyai modal dan pengalaman sukses untuk melakukan pembenahan melalui kerja sama menguntungkan dan tidak saling curiga dalam bentuk pool asuransi. Penetapan mindep asuransi banjir untuk treaty proporsional oleh reasuradur lokal, meskipun janggal namun bisa diharapkan untuk berkontribusi pada perbaikan tarif premi banjir.

Meskipun asosiasi asuransi dan regulator sangat berperan, namun wajah industri asuransi ke depan sangat ditentukan oleh komitmen berbenah dari internal pelaku industri. Ekspansi agresif dan inovasi tak banyak berarti ketika tekad perbaikan tergoyahkan oleh godaan untuk melakukan praktek persaingan tidak sehat.