Tag

, , ,

Dimuat di Media Asuransi, September 2007

Minggu terakhir bulan Agustus lalu, seorang kepala unit asuransi di wilayah Banten bercerita bahwa dia sangat sibuk memperpanjang polis asuransi kendaraan yang akan jatuh tempo di bulan September untuk dibukukan di bulan Agustus. Alasannya, agar tertanggung tidak terkena tarif baru yang mulai berlaku 1 September 2007. Bahkan ada yang minta diperpanjang dua tahun langsung. Hal senada juga dikemukakan seorang yang bekerja pada perusahaan broker asuransi.

Dampak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 74/PMK.010/2007 tentang penyelenggaraan pertanggungan asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor sungguh heboh. Bahkan sebuah tabloid otomotif menurunkan tajuk “Asuransi Naik Gila-gilaan”.

PMK tersebut adalah langkah maju. Namun, peraturan tersebut ditanggapi dengan sebuah harapan besar sekaligus skeptisme. Harapan karena pelaku asuransi ingin agar tarif premi di pasar berubah menjadi tarif yang wajar. Skeptis karena ragu akan ketegasan regulator dan asosiasi industri dalam implementasi peraturan ini.

Bagaimana bisa dikatakan wajar, jika tarif premi asuransi kendaraan untuk pertanggungan komprehensif ditambah banyak perluasan, hanya 2% per tahun. Ini belum lagi beaya akuisisi yang bisa mencapai 60% untuk komisi atau diskon. Lalu, perusahaan asuransi dapat apa?

Banting harga yang tak berujung selama ini hanya dikeluhkan, tanpa tindakan konkret dari para pelakunya. PMK ini diharapkan menjadi obat mujarab perang tarif dan menjadi awal industri asuransi memasuki babak baru.

Benarkah demikian? Sebaiknya tidak berharap banyak. Ternyata peraturan ini masih menyisahkan celah. Apalagi dalam praktek asuransi selama ini, baik perusahaan asuransi, perantara (broker atau agen), maupun ‘tertanggung’ cukup lihai bermain agar tak dianggap melanggar aturan.

Adaempat hal penting dalam PMK ini yakni referensi tarif murni, besarnya biaya akuisisi, cadangan premi, dan pelaporan data. Tarif murni ditetapkan berdasarkan statistik industri. Tarif ini wajib diterapkan oleh perusahaan asuransi yang belum memiliki data profil risiko dan kerugian selama lima tahun.

Perusahaan yang tidak punya data profil risiko dan kerugian selamalimatahun, dianggap tidak punya dasar menentukan tarif premi sehingga harus menggunakan referensi tarif ini. Dengan demikian, bagi perusahaan yang (nantinya) sudah memiliki data, tidak wajib mengikuti referensi tarif. Artinya, tiap perusahaan bisa menerapkan tarif premi berbeda-beda.

Peraturan ini hanya mengatur referensi tarif murni. Premi bruto pasti lebih besar karena tarif murni belum termasuk beaya akuisisi, beaya administrasi dan umum, serta keuntungan untuk perusahaan asuransi.

Sebagai gambaran, untuk penutupan kendaraan dengan harga Rp 100 juta, dengan kondisi komprehensif ditambah perluasan gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, badai, huru hara (SRCC), dan terorisme, maka premi bruto bisa sebesar 5,36%. Ini belum termasuk perluasan tanggung jawab pihak ketiga, tanggung jawab hukum penumpang, kecelakaan diri pengemudi dan penumpang.

Dengan hanya mengatur tarif premi murni, maka masih ada celah untuk bisa ‘dimainkan’ oleh pelaku asuransi. Dengan berdalih biaya administrasi dan umum perusahaannya yang irit, serta target keuntungan yang tidak besar, maka tarif premi bruto bisa ditekan seminim mungkin mendekati tarif premi murni.

Adakekhawatiran bahwa pemain besar yang berkecimpung lama di asuransi kendaraan bakal diuntungkan PMK ini karena sudah memiliki profil risiko dan kerugian. Anggapan ini sangat wajar tapi tidak sepenuhnya benar. Jika profil risiko dan kerugian jeblok, maka seharusnya perusahaan asuransi tersebut juga harus menggunakan referensi tarif murni ini. Tidak mustahil ada asuransi yang rugi tapi tetap mempertahankan tarif preminya sendiri.

Pemerintah juga harus ketat mengawasi agar laporan profil risiko dan klaim tidak dimanipulasi. Supaya bisa menggunakan tarif premi serendah mungkin, lalu merekayasa laporan. Untuk menghindarinya, inspeksi ketat harus reguler dilakukan.

Jangan Mandul

Seperti diungkap di awal bahwa peraturan ini juga memunculkan skeptisme. Hal ini wajar karena seringkali peraturan tidak ditegakkan. Beberapa tahun lalu, peraturan berkenaan dengan tarif premi juga pernah ada, namun kini tak mampu dipertahankan. Bagi yang melanggar tidak diberikan sanksi yang sepadan. Regulator telah terbukti kurang tegas dalam menerapkan aturan selama ini.

Jangan sampai peraturan ini menjadi mandul. Artinya setiap pelanggaran harus ada ganjarannya. Pakta compliance yang digagas AAUI yang akan mencabut rekomendasi fit & proper test bagi direksi perusahaan asuransi yang melanggar, terdengar cukup garang. Jika sanksi ditegakkan, tidak akan ada yang berani melanggar. Tapi kita tunggu implementasinya.

Yang paling utama adalah kesadaran untuk berbenah harus datang dari pelaku industri asuransi sendiri. Harus ditinggalkan ketidakwajaran tarif selama ini dan kembali ke khittah bahwa tarif premi harus diterapkan secara wajar yang seimbang dengan risikonya. Yang paling bisa menyembuhkan penyakit industri asuransi Indonesia adalah pelakunya sendiri, bukan regulator. Ibarat orang sakit tipes, percuma obat dari dokter kalau si pasien sendiri tidak mau beristirahat.

PMK no. 74 ini juga menjadi batu ujian. Jika peraturan kali ini juga tidak bisa ditegakkan, artinya industri asuransi sepertinya tidak bisa diatur lagi. Namun jika sukses, pasti skeptisme akan berubah menjadi optimisme, yakni optimis untuk menjadikan industri asuransi yang lebih baik.