Tag

, , , , , ,

Dimuat di harian Kontan, 18 September 2007

Kembali Indonesia berduka. Giliran Bengkulu dikoyak gempa bumi 7,9 Skala Richter (SR) di kedalaman 10 km pada 12 September lalu. Berikutnya gempa beruntun terjadi di wilayah sebelah barat Pulau Sumatera. Hampir tiap hari, negeri ini diguncang gempa di atas 4 SR. Korban jiwa dan kerusakan material selalu mengikuti gempa bumi.

Secara geografis, Indonesia sangat rawan bencana alam. Negeri ini berada di titik pertemuan empat lempeng dunia yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik dan lempeng Filipina. Konvergensi empat lempeng ini menghasilkan zona tektonik aktif yang memicu gempa bumi.

Selain itu, Indonesiajuga berada di area cincin api Pasifik (Pacific Ring of Fire) yakni deretan gunung berapi di sekitar Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayahIndonesia dalam ancaman raksasa bencana alam.

Dampak gempa bumi sangat tergantung dari waktu terjadinya, jarak dari sumber gempa (hiposentrum), dan ketahanan bangunan terhadap goncangan. Kerugian korban gempa akan lebih parah lagi jika tidak mengasuransikan jiwa dan harta bendanya.

Dengan kondisi Indonesia yang sudah ditakdirkan Tuhan seperti ini, seyogianya melakukan upaya mereduksi dampaknya. Upaya itu bisa dalam bentuk disaster management mulai prabencana hingga pasca bencana. Bentuknya macam-macam seperti pelatihan menghadapi bencana, latihan evakuasi, bangunan tahan gempa, atau melalui asuransi.

Asuransi Gempa Bumi

Salah satu upaya mereduksi efek panjang bencana adalah dengan program asuransi. Sebagai sebuah risiko, efek gempa tidak harus ditanggung sendiri oleh korban. Risiko tersebut bisa dipindahkan ke perusahaan asuransi dengan membeli polis asuransi gempa bumi.

Pada awalnya, risiko yang bisa dijamin asuransi di dunia hanyalah particular risks yang dampaknya kecil. Gempa bumi termasuk fundamental risk yang berefek besar, sehingga tidak bisa diasuransikan (uninsurable).

Namun gempa bumi yang mengguncang San Fransico AS pada 18 April 1906 merubah peta jaminan asuransi. Saat itu asuransi kebakaran masih mengecualikan risiko kerusakan akibat gempa bumi, termasuk mengecualikan kebakaran akibat gempa bumi.

Api dan pecahnya saluran gas, menjadi pemicu kobaran api di 30 titik di San Fransisco yang merusak harta benda. Akibatnya, terjadi perselisihan klaim. Untunglah ada kesepakatan. Klaim dibayar dengan total nilai sekitar 100 kali jumlah premi asuransi kebakaran di San Fransisco tahun 1906.

Sejak peristiwa 101 tahun lalu itu, gempa bumi mulai bisa dijamin dalam polis. Di California AS, ada kewajiban perusahaan asuransi untuk menjamin risiko gempa bumi jika menawarkan asuransi kebakaran rumah tinggal. Perkembangan selanjutnya, tahun 1996 dibentuk California Earthquake Authority untuk menangani bisnis asuransi ini.

Perkembangan asuransi dunia merambahIndonesia. Jaminan risiko gempa bumi juga diberikan industri asuransiIndonesia. Sayangnya, dalam perkembangannya, tarif premi sangat rendah karena persaingan sengit antarperusahaan asuransi.

Menimbang risiko yang sangat besar dan penetapan tarif premi yang tidak wajar, pelaku industri asuransi di Indonesia membentuk Pool Reasuransi Gempa Bumi (PRGBI) yang mulai beroperasi tahun 2002.

Pengelolaan asuransi gempa bumi kini ditangani Asuransi Maipark.Adapolis dan tarif premi standar yang harus dipatuhi seluruh perusahaan asuransi. Sayangnya, di pasaran juga masih terdengar kabar ada yang melanggar dengan banting harga di bawah tarif standar.

Penetapan tarif di bawah standar terasa konyol karena ini berarti tidak memahami risiko gempa di Indonesia. Jika selama ini klaim gempa masih kecil, itu karena gempa bumi besar di Indonesia terjadi di wilayah dengan akumulasi harga pertanggungan kecil. Apabila gempa besar mengguncangJakarta, bisa dipastikan klaim asuransi membumbung tinggi.

Asuransi Wajib

Ketika gempa merusak rumah tinggal, maka penduduk tersebut akan merogoh kocek sendiri untuk memperbaikinya. Masih untung jika ada bantuan pemerintah atau LSM. Sebaiknya melakukan persiapan sejak awal dengan membeli polis asuransi.

Subsidi rekonstruksi rumah dari pemerintah pascabencana hanya bersifat jangka pendek. Idealnya, pemerintah membuat skema asuransi wajib untuk risiko bencana (khususnya gempa bumi). Dalam peraturan pemerintah sebagai derivasi UU Penanggulangan Bencana yang telah disahkan 29 Maret lalu, diharapkan skema asuransi bencana bisa dimasukkan lebih detil.

Beberapa negara berkembang, seperti Turki, Iran, dan China, telah mempunyai asuransi wajib. Di Turki, misalnya, pemerintah mewajibkan asuransi gempa bumi pada rumah, ruko, maupun apartemen melalui Turkish Catastrophic Insurance Pool.

Sebenarnya premi yang harus dibayar juga masih mungkin terjangkau. Sebagai ilustrasi, untuk rumah tembok berlantai satu diPadangdengan harga Rp 100 juta, premi yang harus dibayar sebesar Rp115.000 setahun. Di wilayah lain bisa lebih murah atau lebih mahal, tergantung lokasinya.

Memang ada persoalan kemampuan masyarakat kita untuk membayar premi. Tapi pemerintah bisa memberikan subsidi premi untuk penduduk miskin. Karena jika tidak ada jaminan asuransi, penduduk akan berjibaku sendiri melakukan recovery pascagempa tanpa bantuan asuransi.

Di era otonomi daerah, Pemda bisa membuat kebijakan melalui Perda agar warganya mempunyai polis asuransi gempa bumi. Atau bisa dengan menganggarkan di APBD untuk subsidi premi asuransi untuk rumah warganya. Ini sangat mungkin dilakukan di wilayah yang sangat rawan gempa bumi.

Jika dilakukan secara massal, skema asuransi mungkin bisa dirundingkan lagi. Jika tarif dianggap berat, maka diberikan alternatif lebih rendah dengan risiko sendiri lebih besar. Bisa juga menggunakan sebuah skema lain, misalnya asuransi memberikan jaminan jika kerugian mencapai nilai tertentu (batas kemampuan masyarakat/pemerintah untuk menanggungnya). Jika nilai itu belum terlampaui, maka asuransi belum mengganti kerugian (tentunya dengan premi yang lebih rendah).

Apabila ada asuransi wajib gempa, industri asuransi harus siap untuk menyediakan jaminannya, termasuk kalkulasi apabila terjadi klaim yang sangat besar. Jika ini terjadi, dapat merusak solvabilitas perusahaan asuransi. Industri asuransi tentu ada jalan keluarnya dengan penempatan reasuransi di luar negeri.

Cara di Jepang mungkin bisa menjadi alternatif selain bentuk reasuransi luar negeri. Pemerintah Jepang menjadi penanggung akhir pada klaim gempa bumi yang sangat besar. Untuk kerugian gempa sebesar 75 milyar yen hingga 1.311,8 milyar yen, pemerintah menanggung 50% kerugian. Sementara itu untuk level di atasnya hingga 5.000 milyar yen, pemerintah akan menanggung 95% klaim.

Peran industri asuransi untuk jaminan bencana alam akan sangat membantu para korban. Pemulihan kembali pascagempa bisa dilakukan dengan lebih cepat dan meringankan derita para korban. Dalam skala lebih luas, kontribusi ini akan membantu perekonomian nasional. Masyarakat juga harus terus diingatkan bahwa pemulihan korban bencana tidak bisa terus-menerus mengandalkan bantuan pemerintah, namun secara dini harus direncanakan dalam sebuah proteksi asuransi.