Tag

, , , ,

Dimuat di koran Jurnal Nasional, 15 Mei 2012.

Kalangan produsen otomotif gerah dengan aturan uang muka (down payment/DP) minimum kredit kendaraan. Dengan ketentuan uang muka minimum 20%-30%, penjualan kendaraan bakal anjlok. Bahkan diprediksi terdistorsi 40% tahun ini.

Target penjualan sudah ancang-ancang direvisi. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, yang semula menargetkan penjualan sebanyak 8,6 juta unit di tahun 2012, kini hanya optimis di angka 6,3 juta unit.

Ketentuan DP tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.010/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP yang dikeluarkan bersama-sama tanggal 15 Maret 2012. Tak hanya produsen kendaraan yang kena dampak langsung, tetapi juga industri terkait terutama industri pembiayaan (multifinance) dan perbankan yang menyalurkan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Banyak industri pembiayaan yang merevisi target pembiayaan. Hal yang sama juga dilakukan perbankan untuk penyaluran KKB. Meski demikian, beberapa pelaku bisnis di bidang kredit kendaraan optimis efeknya hanya sementara.

Efek ke Industri Asuransi

Tak hanya dua industri keuangan tersebut yang bakal kena dampak. Industri asuransi juga menerima imbas. Dengan penjualan kendaraan turun, premi asuransi kendaraan juga akan turun. Setiap unit kendaraan yang terjual, maka potensi premi bagi perusahaan asuransi. Terlebih bila pembelian kendaraan diperoleh melalui kredit bank atau lembaga pembiayaan.

Institusi yang membiayai pembelian kendaraan memiliki risiko apabila kendaraan tersebut mengalami kerugian. Tidak mau menanggung risiko tersebut, secara pasti, pembeli diwajibkan juga untuk mengasuransikan kendaraannya.

Luas jaminan asuransi tergantung kendaraannya. Umumnya, untuk mobil, jaminan asuransinya adalah komprehensif (sering disalah sebut sebagai all risks). Sedangkan untuk motor, jaminan asuransi umumnya dibatasi hanya kerugian total (total loss only/TLO). Jaminan TLO ini hanya mengganti bila kendaraan mengalami kerusakan/kerugian total yang dirinci di dalam polis.

Karena jaminannya banyak/luas, tarip premi jaminan komprehensif lebih tinggi dibandingkan untuk TLO. Makin luas jaminan asuransi, makin besar preminya. Dengan semakin banyak kendaraan yang diasuransikan di bawah polis komprehensif, maka premi yang diraup perusahaan asuransi makin besar.

Tren Naik Asuransi Kendaraan

Pada tahun 2010, asuransi kendaraan bermotor menyumbang premi terbesar pada industri asuransi umum. Prosentasenya sebesar 29,41%. Menggeser dominasi asuransi harta benda selama ini. Hal ini berlanjut hingga tahun 2011.

Premi asuransi kendaraan tahun 2011 sebesar Rp10,23 triliun. Besarnya 29,81% total premi asuransi umum. Naik 13,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan asuransi harta benda membukukan premi Rp9,63 triliun (naik 11,5%) atau sebesar 28,07% premi asuransi umum.

Meroketnya premi asuransi kendaraan dipicu oleh dua hal. Penyebab pertama adalah naiknya penjualan kendaraan bermotor. Kedua adalah adanya pengaturan tarip premi murni oleh regulator. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.010/2007, No. 01/PMK.010/2011, dan Peraturan Ketua Bapepam-LK PER-04/BL/2011, regulator mengatur referensi unsur premi murni.

Bagi perusahaan asuransi yang telah punya data profil risiko dan kerugian, termasuk data biaya administrasi dan umum selama lima tahun atau lebih, wajib menggunakan datanya sendiri untuk menentukan tarif premi. Bagi yang tidak punya, harus mengikuti ketentuan tarif referensi dari regulator. Ketentuan ini untuk meredam banting harga.

Meredam Efek

Industri asuransi ‘mengekor’ perkembangan industri lain. Sifat bisnisnya memang begitu. Industri asuransi hadir memberikan jaminan kepada perusahaan atau individu yang menghadapi risiko.

Kini, pelaku industri asuransi masih wait & see. Penurunan penjualan kendaraan yang dikhawatirkan, perlu diantisipasi oleh pelaku industri asuransi agar tidak berefek signifikan mempengaruhi kinerja tahun ini. Apalagi bila sebelumnya tidak pernah mengantisipasi kondisi terburuk.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku industri asuransi. Pertama, optimalisasi penggarapan potensi pasar nonkredit. Pascakredit lunas, pemilik kendaraan tidak berkewajiban mengasuransikan kendaraannya. Maklum, ini di Indonesia. Tidak ada kewajiban berasuransi, hanya opsional. Bagi perusahaan asuransi, ini adalah potensi yang harus digarap.

Di negara maju, kendaraan harus memiliki asuransi. Setidaknya asuransi tanggung jawab kepada pihak ketiga (third party liability/TPL). Dengan adanya asuransi TPL, maka pihak lain yang dirugikan (misalnya ditabrak mobil), akan mendapatkan penggantian kerugian dari perusahaan asuransi kendaraan (yang menabrak).

Potensi pasar dapat juga berasal dari pembeli kendaraan secara tunai. Tidak ada yang memaksa berasuransi. Namun, kesadaran berasuransi pemilik kendaraan, khususnya mobil baru, adalah cukup tinggi.

Kedua, tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan atas rencana implementasi PMK dan SE BI tersebut. Penurunan penjualan kendaraan tidak berarti menurunnya secara proporsional premi asuransi kendaraan bermotor. Apalagi diyakini dampak melemahnya pembelian kendaraan bermotor hanya sesaat.

Pembeli kendaraan tidak semua melalui kredit. Sebagian membeli tunai. Peraturan tersebut akan banyak berdampak pada pembeli secara kredit. Bagi pembeli tunai dan yang telah lunas kreditnya, semestinya tidak berpengaruh pada premi yang diterima industri asuransi.

Ketiga, industri asuransi harus terus mencari potensi pertumbuhan premi. Bila dalam dua tahun, asuransi kendaraan bermotor tumbuh pesat, artinya lini bisnis asuransi lainnya juga memiliki potensi yang sama tinggi.

Pengembangan produk baru, khususnya asuransi mikro (microinsurance) dan pasar individu, harus terus digalakkan. Asuransi mikro yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, akan memberikan dampak masif terhadap peningkatan kesadaran berasuransi rakyat kecil.

Setidaknya, bila tidak mampu menciptakan kreasi produk-produk asuransi baru, maka mengeksplorasi lini bisnis asuransi yang sudah ada. Asuransi tanggung jawab hukum (tanggung gugat) misalnya, perlu dikembangkan pasarnya. Jenis asuransi ini memberikan penggantian kepada pihak lain yang cidera atau dirugikan oleh tertanggung (nasabah) asuransi. Beberapa contoh di antaranya adalah asuransi malpraktek, asuransi pengelola mall, asuransi tanggung jawab kontraktor proyek, asuransi produk (product liability),dll.

Tabel rasio klaim asuransi umum tahun 2007-2011 (dalam %).

Sumber: Bapepam-LK (2007-2010) & AAUI (2011)

Asuransi tanggung jawab hukum, total preminya masih rendah. Tahun 2011 hanya sebesar Rp676,85 miliar atau 1,97% dari total premi asuransi umum. Klaim juga kecil yakni Rp86,55 miliar. Rasio klaim (perbandingan klaim dengan premi) sangat kecil atau hanya 12,79%. Makin kecil rasio klaim, makin memberi keuntungan bagi industri asuransi.

Dalam lima tahun terakhir (2007-2011), rasio klaim asuransi tanggung jawab hukum hanya 12,10%. Dapat dibandingkan rasio klaim untuk seluruh jenis asuransi sebesar 44,20% atau asuransi kendaraan yang justru lebih tinggi, sebesar 51,61%.

Dengan potensi yang masih sangat besar dan rasio klaim yang kecil, seharusnya menjadikan magnet bagi pelaku industri asuransi umum untuk mengembangkan asuransi tanggung jawab hukum tersebut. Apalagi di tengah kesadaran masyarakat yang meningkat berkaitan dengan hukum dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Inovasi dan memanfaatkan potensi-potensi yang belum tergarap optimal, akan mampu mereduksi dampak ancaman menurunnya premi asuransi kendaraan. Tak hanya itu, ketergantungan pada perkembangan pesat industri tertentu dapat dihindari. Sehingga sumber-sumber pertumbuhan menjadi variatif.

*****