Tag

, , , ,

Transparansi untuk Lindungi Nasabah
| Selasa, 29 May 2012
Ahmad Thonthowi Djauhari

Bertambahnya kesejahteraan dan kelas menengah baru yang membutuhkan proteksi harta dan jiwanya, termasuk simpanan masa depan menjadi pasar potensial asuransi.

Regulasi mengenai keterbukaan informasi dalam industri asuransi dianggap penting untuk diterbitkan. Berkembang pesatnya industri asuransi di Indonesia harus dilengkapi dengan payung regulasi khusus yang mengikat penanggung dan tertanggung.

Transparansi ini juga penting mengingat pesatnya perkembangan itu telah membuat perusahaan asuransi merekrut banyak agen penjualan, yang bukan karyawan secara langsung. Perekrutan mirip sistem multi level marketing (MLM).

Selain komisi penjualan langsung dan bonus, seorang agen lebih beruntung lagi, bila agen hasil rekrutannya berhasil menggaet agen lagi. Nantinya, agen yang memiliki level paling atas, bakal kecipratan komisi bila agen-agen di bawahnya mampu menarik calon nasabah untuk membeli produk asuransi.

Senioritas atau jabatan agen juga mendatangkan komisi berupa bonus jabatan yang berbentuk uang tunai. Bonus jabatan biasanya diberikan setelah agen mencapai level manajerial, sepertiunit manager (UM).

Jenjang karier keagenan biasanya dimulai dari agen atau marketing executive (ME), senior agent atau UM, senior unit manageragency manager, hingga di atasnya, senior agency manager. Semakin tinggi jabatan, pendapatan semakin besar. Sumber komisi ini berasal dari sebagian pembayaran premi para nasabah.

Pengamat asuransi Munawar Kasan menilai penting adanya penerbitan regulasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi nasabah dari praktek kecurangan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis ini. Sehingga, pada akhirnya muncul anggapan bahwa premi asuransi mahal.

Salah satu bagian yang paling penting untuk diatur dalam regulasi itu terutama besar  komisi pialang atau agen. Menurut dosen Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti  ini, perlu ada transparansi berapa komisi untuk pialang atau agen. Sebab di bagian inilah pialang atau agen bisa “bermain”.

Di asuransi umum misalnya kata dia, tidak wajar bila komisi untuk agen mencapai  40 persen. Pasalnya, agen tidak menanggung risiko. Risiko ditanggung perusahaan asuransi.

“Yang pasti pembagian porsi premi untuk komisi pialang atau agen harus diterapkan,” ujar Munawar pekan lalu kepada Jurnal Nasional, di Jakarta.

Ini untuk memperjelas kepada pemegang polis berapa besar premi yang dibayar itu untuk perantara bisnis. “Pemerintah berkeinginan premi yang dibayar itu jelas porsinya. Misalnya untuk biaya akuisisi (komisi), biaya administrasi dan umum, biaya risiko, dan marjin,” ucap Munawar.

Regulasi serupa sebenarnya telah ada di dalam Peraturan Pemerintah  No 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian pasal 19 ayat (2). Disebutkan, dalam polis atau dokumen yang merupakan kesatuan dengannya, harus dimuat rincian mengenai bagian premi yang diteruskan kepada perusahaan asuransi, dan bagian premi yang dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi.

Terhadap transparansi besar komisi tersebut, kata Munawar, perusahaan asuransi jangan dulu bersikap apriori. Sebab, ada sisi positif dari transparansi tersebut. “Yakni untuk menghindari kesan asuransi mahal karena ada biaya akuisisi yang tidak wajar,” tuturnya.

Munawar berpendapat, jika sebatas besar komisi, semestinya tidak perlu ada penolakan dari perusahaan asuransi. Berbeda dengan ketika perusahaan harus merinci besar premi untuk risiko dan biaya administrasi serta biaya umum lainnya, mungkin perusahaan memang sedikit keberatan. “Pelaku asuransi harus menyelenggarakan industri secara transparan dan akuntabel. Dengan praktek GCG (good corporate governance) yang baik, harusnya itu dapat dilaksanakan,”katanya.

Dari sisi nasabah, Munawar menyebutkan, transparansi ini tentu akan mendapat tanggapan positif. Nasabah akan tahu ke mana saja premi yang mereka bayarkan. Dan nasabah, sekali lagi, akan terhindar dari praktek mark up premi oleh pelaku asuransi.

Menurut dia, bisnis asuransi di Indonesia tubuh pesat dibandingkan dengan pertumbuhan asuransi di dunia dan negara-negara berkembang lainnya. Insurance penetration atau penetrasi asuransi (jumlah premi dibanding dengan produk domestik bruto) di Indonesia masih sangat rendah.

Ini menjadi peluang terus tumbuhnya asuransi. Pada 2010, penetrasi asuransi sebesar 1,84 persen. Pada tahun berikutnya, naik menjadi 1,67 persen. Angka ini ternyata masih jauh bila dibandingkan dengan di negara seperti Amerika Serikat (8), Inggris (12,4), Jepang (10,1), dan Australia (5,9). Juga lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (6,1), Malaysia (4,8), dan Thailand (4,3) pada tahun 2010 (Sigma, 2011).

Berdasarkan Survey Norton Rose Group (2011) pada industri asuransi di Asia Pasifik, pertumbuhan industri asuransi  Indonesia diyakini akan terus besar, seperti China dan India. Bertambahnya kesejahteraan dan kelas menengah baru yang membutuhkan proteksi harta dan jiwanya, termasuk simpanan masa depan menjadi pasar potensial asuransi. Pertumbuhan yang tinggi pada 2011 dan imbal hasil yang relatif besar, menjadi daya tarik kuat bagi investor.

“Ketertarikan investor pada industri asuransi di Indonesia ini diharapkan akan membawa efek lanjutan bagi industri asuransi dan nasabah,” kata Munawar. Pasalnya, pertama, ada penambahan modal oleh investor. Kedua, kenaikan modal karena tambahan investasi akan menaikkan retensi sendiri. Ketiga, industri asuransi asing makin tertarik masuk ke Indonesia.

Ini akan meningkatkan persaingan, sekaligus menambah ancaman makin kuatnya pemain asing (khususnya di sektor asuransi jiwa). Namun di sisi lain, kehadiran asuransi asing akan mendorong kinerja yang lebih baik karena industri asuransi akan mendapat pelajaran dan pengalaman tambahan. Keempat, ketatnya persaingan berefek bagus bagi nasabah, sepanjang pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik.

Harga diterapkan secara wajar dan kompetitif. Juga, kualitas pelayanan akan makin ditingkatkan oleh setiap perusahaan. Mengingat pesatnya pertumbuhan industri asuransi di tanah air ini, pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan regulasi tersebut.

Alih-alih mau melindungi nasabah, malah menghambat perkembangan asuransi yang telah bagus. Menurut Munawar, pemerintah perlu melibatkan asosiasi perasuransian seperti asosiasi asuransi dan asosiasi pialang atau agen, karena agen berperan dalam mengembangkan asuransi di Indonesia.

“Mereka yang melakukan penetrasi ke masyarakat. Bahkan ke masyarakat yang awam dan merasa tidak butuh asuransi. Wajar saja jika memperoleh komisi yang sepadan,” ucapnya menambahkan kalau usulan dari masyarakat juga harus didengar pemerintah.

“Yang pasti ketentuan yang sudah diatur di PP 73/1992 harus dijalankan. Cuma bagaimana mekanismenya itu yang perlu diskusi lebih lanjut.”

Terkait dengan agen asuransi, Munawar berpendapat, seorang agen asuransi harus memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan asuransi. Alasannya, agen adalah wakil perusahaan. Kemudian, agen harus memiliki sertifikasi keagenan dari asosiasi asuransi.

Agen harus memberikan keterangan yang jelas kepada calon nasabah tentang syarat-syarat dan kondisi asuransi. “Tidak kalah penting dari semua itu adalah agen harus jujur dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tuturnya.

Bagaimana dengan bank menjual produk asuransi? “Wajar saja,” kata Munawar. Hanya saja bank tetap harus bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Sebab, hanya perusahaan asuransi yang boleh menjual produk asuransi. Sangat tidak tepat bila bank secara mandiri menjual produk asuransinya.  “Yang boleh memasarkan produk asuransi ya harus asuransi. Itu aturan. Sama juga, asuransi tidak boleh memberi kredit seperti perbankan,”ujar Munawar. Rita Husin/Thonthowi Dj