Tag

, , , , , , , , ,

Dimuat di koran Bisnis Indonesia, 19 Juni 2012.

Ekspansifnya asing di industri perbankan membuat Bank Indonesia (BI) perlu turun tangan. BI pun menggodok aturan kepemilikan asing. Di industri asuransi, para pelakunya juga sudah mulai menyuarakan pembatasan kepemilikan asing.

Dominasi asing sangat kental terasa, khususnya pada asuransi jiwa. Dari data Lembaga Riset Media Asuransi (2012), 15 besar perusahaan asuransi jiwa yang menguasai 87,69 persen total aset tahun 2011, ada sembilan perusahaan patungan (joint ventures).

Sementara itu, di industri asuransi umum, kekuatan asuransi lokal masih belum tergoyahkan. Hanya ada dua asuransi patungan di urutan 15 besar.

Regulasi kepemilikan asing di Indonesia tergolong liberal. Tak ada batasan kepemilikan asing. Memang ada aturan PP 39/2008 tentang maksimum kepemilikan asing 80%. Tapi itu saat pendirian. Selanjutnya, pemodal asing yang kuat, bebas menyuntikkan modal secara terus-menerus.

Bila partner lokal dalam perusahaan patungan tidak menambah modal, komposisi kepemilikannya bakal tergerus. Prosentase kepemilikan asing bisa hampir menyentuh 100%.

Magnet bagi Asing

Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia adalah sebagian negara yang kepincut meramaikan persaingan asuransi di Indonesia. Wajar bila negala lain tertarik. Potensi asuransi di Indonesia belum tergali optimal.

Magnet-magnet itu bisa dilihat dari pertumbuhan yang masih terus besar. Data Bapepam-LK (nonaudit), tahun 2011, premi tumbuh 27% menjadi Rp136,6 triliun. Asuransi jiwa tumbuh 28,7%, sedangkan pertumbuhan asuransi umum 23,1%.

Pertumbuhan premi selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan asuransi dunia dan rata-rata negara berkembang. Di negara maju, pasar asuransi sudah jenuh. Pertumbuhan tidak besar, bahkan ada yang minus.

Penetrasi asuransi (premi dibandingkan product domestic bruto) juga masih rendah. Pada tahun 2010, penetrasi asuransi sebesar 1,84%. Jauh dibandingkan dengan di AS (8%), Inggris (12,4%), Jepang (10,1%), dan Australia (5,9%). Juga lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (6,1%), Malaysia (4,8%), dan Thailand (4,3%) (Sigma, 2011).

Di tengah persaingan ketat, industri asuransi di Indonesia juga masih menguntungkan. Sebagai gambaran, dalam kurun waktu tahun 2006-2010, rata-rata return on equity (ROE) industri asuransi umum sebesar 12,34%.

Dilema dan Urgensi Pembatasan

Pembatasan kepemilikan asing saat ini memunculkan beberapa dilema. Pertama, ada persoalan permodalan di perusahaan asuransi kecil. Hingga triwulan I 2012, ada 23 perusahaan asuransi umum dan delapan perusahaan asuransi jiwa yang ekuitasnya belum mencapai Rp70 mililar sesuai ketentuan PP 81/2008. Jika akhir tahun 2012 tak mampu memenuhinya, perusahaan terancam tutup.

Ketentuan ekuitas sudah berumur 3,5 tahun dan ternyata masih ada yang susah payah memenuhinya. Belum lagi di tahun 2014 yang disyaratkan ekuitas Rp100 miliar.

Kebutuhan modal yang tak mampu didapatkan di dalam negeri, maka sangat mungkin melirik asing. Jika pembatasan kepemilikan asing dilakukan sekarang, akan menjadi ironis, khususnya bagi perusahaan yang kesulitan modal. Daripada terancam mati, lebih baik investor asing diberi kesempatan menyelamatkan asuransi kecil.

Kedua, tak cukup aksi pemerintah menerbitkan beleid kepemilikan asing, tetapi juga kontribusi pelaku investor lokal. Penyebab besarnya kepemilikan asing adalah investor asing terus menambah modal pada perusahaan patungan, namun tak diikuti oleh partner lokal. Prosentase kepemilikan asing terus menggelembung.

Investor lokal perlu didorong untuk menambah modal lebih besar agar prosentasenya tak menciut. Aksi sebuah perusahaan asuransi pelat merah yang akan membeli perusahaan asuransi bermodal cekak juga upaya yang harus diacungi jempol.

Ketiga, asuransi Indonesia butuh modal besar. Selain untuk pengembangan, juga dilakukan agar transaksi reasuransi luar negeri tidak terus membengkak defisitnya. Tiap tahun, premi yang dibayar ke reasuransi luar negeri jauh lebih besar dibandingkan dengan recovery pembayaran klaim ke industri asuransi di tanah air.

Namun jika modal besar tersebut ditopang oleh modal asing, tentu saja yang menikmati juga asing. Maka dari itu, ada tuntutan tambahan modal dari investor lokal.

Keempat, kontribusi investor asing tak sekedar modal, tetapi juga pengalaman dan keterampilannya mengeksplorasi potensi asuransi. Berbeda dengan perbankan, melakukan edukasi asuransi saat ini masih menjadi tantangan berat.

Dalam hal asuransi mikro (microinsurance) misalnya, pelopor dan yang masih giat adalah perusahaan asuransi patungan/asing. Tak banyak yang tertarik menggarap asuransi mikro.

Industri asuransi nasional masih menguntungkan. Jadi, sebisa mungkin yang menikmati laba lebih banyak adalah invetsor lokal.

Jalan yang mungkin dilakukan adalah mengatur kepemilikan asing pascapemenuhan ekuitas Rp100 miliar di tahun 2014. Jika seluruh perusahaan asuransi sudah terselamatkan dari aturan modal, perlu ditata porsi yang pas bagi asing.

Alternatif lain adalah pemberlakuan langsung untuk perusahaan yang telah memenuhi ekuitas Rp100 miliar. Namun, penerapan tanpa masa tenggang juga menimbulkan persoalan baru.

Rencana pembatasan kepemilikan asing perlu dibarengi insentif bagi investor lokal. Tanpa insentif, dikhawatirkan kejadian sekarang terulang. Bila investor lokal tak menyuntikkan modal banyak, sedangkan di sisi lain investor asing terbatasi porsinya, maka akan menghambat perkembangan industri.

*****