Tag

, , , , , , ,

Dimuat di koran Jurnal Nasional, 19 Juni 2012.

http://www.jurnas.com/halaman/11/2012-06-19/212722

Duka keluarga korban kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet 100 (SSJ 100) masih terasa. Santunan dari Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC) masih proses. Pemerintah berharap pada pekan ketiga Juni ini, santunan sebesar Rp1,25 miliar per penumpang (sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77/2011) bisa diberikan.

Ahli waris penumpang juga telah memperoleh santunan dari pemerintah melalui Jasa Raharja. Bagi korban yang pada saat kecelakaan sedang bekerja, ahli waris juga sudah mendapatkan santunan kecelakaan kerja dari Jamsostek.

Pesawat yang dioperasikan memiliki jaminan asuransi. Setidaknya asuransi terhadap badan pesawat (aircraft hull insurance), perlengkapan/suku cadang pesawat (spares insurance), asuransi pilot/kru pesawat (personal accident & loss of licence insurance), dan tanggung jawab hukum/tanggung gugat (liability insurance).

Dalam asuransi tanggung gugat, perusahaan asuransi akan memberikan jaminan kepada pihak ketiga yang dirugikan akibat operasional pesawat. Ganti rugi pihak ketiga diberikan kepada penumpang dan selain penumpang.

Regulasi Asuransi Wajib

Indonesia memiliki regulasi yang mengatur tanggung jawab dan besarnya santunan akibat kecelakaan alat angkut. Mulai dari alat angkut berupa pesawat, kapal, mobil/motor, hingga kereta api. Sekaligus di dalamnya memuat kewajiban asuransi (compulsory insurance) dan sanksi bila tidak menaati aturan.

Di dalam UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan, setidaknya terdapat 14 pasal terkait dengan asuransi. Ada tanggung jawab yang harus diasuransikan antara lain asuransi untuk kerugian pihak kedua dan pihak ketiga. Tanggung jawab pengangkut kepada penumpang berupa santunan atas meninggal dunia, cacat tetap, dan luka-luka.

Juga ada tanggung jawab akibat keterlambatan dan terhadap bagasi atau kargo. Regulasi itu juga mengatur tanggung jawab badan usaha bandar udara terhadap pengguna jasa dan/atau pihak ketiga.

Di dalam UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran, ada sembilan pasal yang mengatur asuransi wajib. Ada kewajiban pemilik atau operator kapal menyingkirkan kerangka kapal dan muatannya yang mengganggu keselamatan berlayar dan terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya.

Juga tanggung jawab kematian atau lukanya penumpang, kerusakan/kehilangan barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan barang yang diangkut, serta tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Semua tanggung jawab tersebut harus diasuransikan.

Hal serupa juga ada di UU Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian. Ada sepuluh pasal berkaitan dengan asuransi. Di antaranya mewajibkan penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian mengasuransikan tanggung jawabnya. Tanggung jawab tersebut adalah kepada pihak ketiga yang celaka atau rugi material.

Adapun UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat tujuh pasal  berkenaan asuransi. Di antaranya mengatur kewajiban perusahaan angkutan umum untuk mengasuransikan kerugian penumpang dan pengirim barang. Juga kewajiban perusahaan angkutan umum mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk tanggung jawabnya atas jaminan bagi korban kecelakaan.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan No.36/PMK.010/2008 diatur tentang sumbangan wajib dana pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Peraturan ini mengacu UU Nomor 34 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965.

SWDKLLJ ini adalah premi yang dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkut atas kecelakaan yang merugikan pihak ketiga. Kita dapat melihat besarnya sumbangan ini di STNK kendaraan bermotor.

Jaminan ini hanyalah perlindungan dasar korban kecelakaan. Tak heran bila besarnya santunan tidak besar. Berdasarkan Permenkeu No.36 dan No. 37/PMK.010/2008 maksimal santunan adalah Rp25 juta untuk angkutan darat/laut dan Rp50 juta untuk angkutan udara.

Pengembangan ke Depan

Ketentuan tentang tanggung jawab dan asuransi wajib perlu terus untuk dikembangkan. Ada empat hal yang perlu diperhatikan tentang kebutuhan pengembangan asuransi wajib tanggung gugat kecelakaan.

Pertama, idealnya bukan hanya jaminan dasar kepada korban kecelakaan. Selain santunan Jasa Raharja, santunan kecelakaan pesawat di Indonesia mengacu Konvensi Montreal 1999 sebesar Rp1,25 miliar untuk tiap korban. Total jumlah santunan akan lebih besar bila dibandingkan dengan jaminan dasar korban kecelakaan yang hanya dari Jasa Raharja.

Dalam UU Nomor 22/2009 pasal 235-236 dijelaskan bahwa pihak yang menyebabkan kecelakaan dan merugikan pihak lain wajib memberi bantuan biaya pengobatan dan/atau pemakaman, serta mengganti kerugian. Tanggung jawab ini seyogianya diatur dalam mekanisme pemindahan risiko ke perusahaan asuransi.

Asuransinya berkaitan dengan tanggung jawab kepada pihak ketiga (third party liability). Dengan ketentuan seperti ini, korban tidak hanya mendapat santunan dari Jasa Raharja, tetapi juga dari perusahaan asuransi kendaraan/alat angkut.

Dengan adanya asuransi, maka santunan kepada korban atau ahli warisnya akan lebih besar. Konsekuensinya, seluruh kendaraan/alat angkut tidak hanya memiliki asuransi atas kerusakan/kehilangan saja, namun juga punya asuransi tanggung jawab bila menabrak orang atau properti orang lain.

Kedua, santunan kepada pengendara, penumpang, atau pejalan kaki layak lebih besar. Khususnya bila disebabkan kelalaian pemerintah atau operator jalan. Jalan berlubang dan fasilitas umum yang tidak aman adalah sebagian contoh kelalaian.

Pihak yang bertanggung jawab, semestinya memberikan santunan yang memadai untuk meninggal dunia, cacat tetap, dan biaya pengobatan, bila terjadi kecelakaan akibat fasilitas yang tidak memadai. Tanggung jawab ini dapat dipindahkan ke industri asuransi Melalui asuransi mungkin dianggap beban bagi pemerintah atau operator jalan. Namun akan lebih memberi kepastian kepada korban.

Ketiga, persoalan penegakan hukum yang lemah dan perlu terus diawasi oleh seluruh elemen masyarakat. Sekedar contoh, dalam UU Pelayaran ada tanggung jawab pemilik kapal harus diasuransikan. Realitanya, banyak kapal yang hanya memiliki asuransi atas kerusakan kapalnya saja. Tidak semua kapal memiliki asuransi protection & indemnity (P&Iyang memberikan tanggung jawab kepada pihak lain.

Kelemahan juga terlihat dari aturan tentang sanksi. Terlalu enteng sanksinya. Lihat saja, perusahaan angkutan umum yang tidak mematuhi ketentuan asuransi dalam UU Nomor 22/2009, hanya kena ancaman kurungan maksimum enam bulan atau denda Rp1,5 juta. Sanksi ini tak membuat orang takut atau jera.

Keempat, pelaku industri asuransi perlu terus proaktif-kreatif. Melobi pemerintah untuk menegakkan aturan dan bersedia menanggung risiko tanggung jawab yang diatur dalam UU. Industri asuransi juga perlu membuat produk yang merangsang pemilik kendaraan/alat angkut membeli polis asuransi dengan jaminan tanggung jawab kepada pihak ketiga.

Mekanisme pemindahan risiko tanggung jawab melalui asuransi, tidak dimaksudkan untuk kepentingan mendongkrak industri asuransi. Yang diutamakan adalah memberi santunan kepada korban atau ahli warisnya secara memadai dan manusiawi.

Adanya santunan dari asuransi dengan nilai yang lebih besar dari yang ada saat ini tidak membuat ahli waris untung. Tetap saja nyawa atau cacat tidak dapat digantikan secara finansial. Santunan hanya berfungsi turut meringankan beban ahli waris/korban.

*****