Tag

, , , , , , ,

Dimuat di majalah SINDO WEEKLY edisi 19 September 2012.

Industri asuransi syariah (takaful) di Indonesia moncer. Tahun 2006, kontribusi (premi) asuransi syariah hanya 1,05 persen dari total premi asuransi nasional. Namun pada tahun 2011, kontribusinya naik menjadi 3,80 persen (Lihat tabel).

Rerata pertumbuhan kontribusi asuransi syariah di Indonesia tahun 2007-2011 sebesar 67,33 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan premi asuransi konvensional sebesar 15,93 persen.

Tabel: Kontribusi dan aset asuransi dan reasuransi syariah

Sumber: Bapepam-LK

Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia jauh meninggalkan asuransi dunia. Pertumbuhan asuransi dunia tinggi hanya di negara berkembang dan sangat rendah di negara maju. Namun rerata pertumbuhan asuransi di negara berkembang hanya sebesar 7,74 persen selama periode 2007-2011.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan, pendapat Park & Lemaire (2011) yang menyatakan bahwa permintaan asuransi memiliki hubungan negatif pada agama Islam menjadi terbantahkan.

Ada beberapa faktor utama penyebab suburnya asuransi syariah di Indonesia. Pertama adalah kesadaran keberagamaan yang meningkat. Kebutuhan akan asuransi sesuai prinsip Islam mendorong kebutuhan asuransi syariah.

Kedua, pengaruh perkembangan ekonomi dan bisnis syariah. Khususnya lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah dan perusahaan pembiayaan syariah.

Ketiga, ada keunggulan secara ekonomis asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional. Sekedar contoh, adanya pembagian dana kepada peserta asuransi apabila ada surplus underwriting (kelebihan dana dari kontribusi peserta akibat klaim yang relatif tidak besar).

Keempat, dukungan penuh dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. DSN mampu merumuskan fatwa kontemporer sesuai dengan perkembangan bisnis keuangan syariah.

Meskipun pertumbuhannya tinggi, namun menurut Ernst & Young (2012), perkembangan industri asuransi syariah tergolong lambat dibandingkan dengan potensinya yang besar. Apalagi di Indonesia yang masih belum mampu menjadi barometer asuransi syariah seperti Malaysia.

Market share asuransi syariah di Indonesia masih kecil (3,8 persen). Jauh tertinggal dibandingkan negara-negara Timur Tengah yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) sebesar 15 persen dan Malaysia 10 persen.

Yang menggembirakan, dalam periode 2005-2010, pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di Malaysia (Ernst & Young, 2012). Namun sayangnya, pertumbuhan di Indonesia justru melambat. Besarnya pertumbuhan cenderung turun.

Tantangan dan solusi akselerasi

Dalam The World Takaful Report 2012, Ernst & Young membuat daftar 10 risiko bisnis kunci yang menjadi tantangan di tahun 2012. Beberapa yang utama adalah kompetisi yang lebih tinggi, perkembanngan regulasi dan kurangnya SDM yang ahli.

Tantangan global tersebut juga ada di Indonesia. Namun ada sejumlah tantangan tambahan yang berpotensi memperlambat perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

Pertama, ada masalah keterbatasan permodalan dan kapasitas dukungan reasuransi/retakaful. Imbasnya, kapasitas mengambil risiko tidak besar.

Ada keterbatasan kemampuan tiga perusahaan reasuransi syariah di Indonesia. Jika ada nilai asuransi yang sangat besar, maka tak mampu ditampung oleh perusahaan (re)asuransi syariah. Ujung-ujungnya, sebagian diserahkan ke perusahaan (re)asuransi konvensional. Asas yang dipakai adalah ‘darurat’

Persoalan ini relatif dapat diatasi bila digagas konsorsium asuransi syariah. Konsorsium ini didesain untuk secara otomatis menampung kelebihan nilai asuransi yang tak mampu diterima oleh perusahaan reasuransi. Penyebaran risiko (spreading of risks) menjadi lebih merata kepada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Kedua, citra asuransi syariah yang tak sepenuhnya mencerminkan bisnis secara Islami. Akad syariah dan ketentuan syariah memang jelas diterapkan asuransi syariah. Namun ditemukan batas samar dengan asuransi konvensional dalam hal praktek nyata untuk memperoleh bisnis.

Disiplin terhadap ketentuan syariah akan memberikan garis tegas pembedaan dengan bisnis asuransi konvensional. Karakter Islami akan kuat tatkala disiplin pada ketentuan syariah diterapkan. Masyarakatpun tak ragu sedikitpun tentang kehalalan asuransi syariah.

Ketiga, rendahnya penetrasi ke masyarakat menjadi tantangan untuk menciptakan produk yang diminati dan jalur distribusi yang tepat. Masyarakat muslim Indonesia sebagian besar tergolong menengah ke bawah. Asuransi mikro menjadi alternatif yang sesuai (Ernst & Young, 2012).

Keempat, ada sejumlah ‘pekerjaan rumah’ dari asosiasi asuransi syariah yang perlu dituntaskan. Ketersediaan tenaga ahli dan adanya polis standar asuransi syariah adalah sebagian contoh yang perlu segera dipenuhi.

Kebersamaan di industri asuransi syariah perlu dikuatkan oleh asosiasi industri dengan semangat co-opetition. Konsep ini mengombinasikan persaingan (competition) dan kerja sama (cooperation) antarperusahaan(Brandenburger & Nalebuff, 1996).

Keberpihakan regulator

Selain tantangan di atas, hingga kini masih ada yang mengganjal akselerasi perkembangan industri asuransi syariah nasional. Sebagaimana diketahui bahwa industri asuransi adalah salah satu industri yang dikontrol ketat oleh regulator (pemerintah).

Melalui PMK no. 124/PMK.010/2008, Kementerian Keuangan belum mengizinkan industri asuransi umum syariah masuk lini bisnis asuransi kredit (pembiayaan) dan suretyship (surety bond). Pasca beleid ini, perusahaan yang sudah memiliki bisnis asuransi kredit dan suretyship  pun harus melepasnya.

Larangan ini masih menjadi pertanyaan besar karena dua sebab. Pertama, tidak ada persoalan dari sisi fatwa syariah. Kedua, kebutuhan masyarakat dan lembaga keuangan syariah juga besar terhadap penjaminan syariah.

DSN telah mengeluarkan fatwa no. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah. Akad penjaminan ini dapat digunakan untuk bisnis asuransi pembiayaan dan suretyship.

Dilarangnya bisnis penjaminan syariah untuk industri asuransi, membuat kontraktor yang butuh jaminan pekerjaan (surety bond) kepada asuransi syariah tak terwadahi. Demikian juga perbankan syariah yang membutuhkan jaminan atas pembiayaan yang disalurkan, tak bisa dipenuhi oleh asuransi syariah.

Kalau sudah seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab ketika ada yang ingin berbisnis secara syariah tetapi terhalangi? Regulator, pelaku industri asuransi, atau masyarakat?

Di sisi lain, ada perusahaan penjaminan yang sama-sama diatur dan diawasi Kementerian Keuangan, diizinkan membuka usaha penjaminan syariah. Ada standar ganda.

Jika dirasa bahwa bisnis ini memiliki risiko dan karakteristik berbeda dengan praktek asuransi syariah, maka persoalannya hanya perlu aturan yang (mungkin perlu) dibedakan. Misalnya pengetatan dari sisi modal, likuiditas, tenaga ahli atau lainnya.

Keberpihakan yang kuat dari regulator dalam hal peraturan akan sangat menentukan akselerasi perkembangan industri. Kita lihat saja ke depan, adakah akselerasi perkembangan industri asuransi syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 *****