Tag

, , , , , ,

IMG00106-20130128-0949Dimuat di koran Bisnis Indonesia, 28 Januari 2013.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mengestimati klaim asuransi akibat banjir sekitar Rp3 triliun. Lebih besar dari klaim banjir tahun 2007 (Rp2,063 triliun) dan 2012 (Rp1,52 triliun).

Klaim paling banyak dari asuransi harta benda dan asuransi kendaraan. Klaim untuk jenis asuransi lain, termasuk asuransi jiwa, tidak besar.

Asuransi harta benda tidak menjamin banjir bila tertanggung (pemegang polis) hanya punya Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI). Harus ada perluasan jaminan banjir.

Mobil yang terendam juga tak akan diganti kerugiannya bila polisnya tanpa perluasan risiko banjir. Jaminan komprehensif dalam asuransi kendaraan (sering disalahsebut all risks) dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) juga tak ada jaminan banjir.

Banjir makin menjadi ancaman serius di dunia. Berdasarkan data Swiss Re (2012), dampak banjir menyengsarakan 500 juta orang di dunia per tahun. Klaim naik signifikan dari U$1-2 miliar di tahun 1970-an menjadi US$15 miliar di tahun 2011.

Dalam peringkat Munich Re (2012), banjir di Thailand tahun 2011 menempati posisi ke-10 klaim asuransi terbesar dunia akibat bencana alam sejak tahun 1950. Kerugian ekonomi US$40 miliar, sedangkan klaim asuransi US$10 miliar.

Isu Pascabanjir

Setelah banjir melanda, isu asuransi yang mencuat adalah peta banjir dan tarip asuransi banjir. Maipark, perusahaan yang fokus di bidang asuransi gempa bumi, mengaku memiliki flood modeling yang dapat digunakan untuk pemetaan dan penentuan tarip referensi baniir.

Ada yang salah dengan pelaksanaan asuransi banjir selama ini? Sekilas memang tidak ada. Namun pengelolaan asuransi banjir, khususnya asuransi harta benda, mengingatkan kepada kondisi asuransi gempa bumi awal tahun 2000-an.

Risiko gempa bumi sangat tinggi di Indonesia, tapi pengelolaan asuransinya kurang profesional. Taripnya hanya ditambahkan sedikit dari tarip asuransi kebakaran.

Akhirnya dibentuklah Pool Reasuransi Gempa Bumi Indonesia (PRGBI) pada 10 Januari 2002. PRGBI yang menjadi cikal bakal Maipark, mengatur (salah satunya) tentang tarip premi. Tarip disesuaikan dengan zona gempa bumi, letusan gunung dan tsunami.

Jaminan asuransi gempa tidak wajib. Tertanggung boleh hanya membeli asuransi kebakaran. Tapi bila membeli polis asuransi gempa bumi, maka dikenakan tarip Maipark.

Kini, di tengah persaingan ketat, tarip premi pun bergeser. Banyak pabrik di Jakarta dikenakan tarip 0,1501% untuk asuransi jaminan kebakaran, gempa bumi, letusan gunung, banjir, tanah longsor, dan lainnya.

Bila 0,1500% adalah untuk risiko gempa bumi, letusan gunung dan tsunami, maka 0,0001% adalah porsi untuk banyak risiko lainnya. Artinya, premi asuransi banjir nyaris gratis. Ini tidak wajar.

Alternatif Model Asuransi

Flood modeling diharapkan dapat menelorkan tarip referensi banjir yang sebanding dengan risikonya. Penanganan asuransi banjir di Jabodetabek bisa melihat keberhasilan PRGBI/Maipark.

Di beberapa negara, penanganan asuransi banjir variatif. Setidaknya, menurut Swiss Re (2012), ada empat model asuransi banjir.

Pertama, model di AS bentuknya public & optional yakni oleh The National Flood Insurance Program (NFIP). NFIP adalah kerja sama pemerintah federal dengan industri asuransi. Pemerintah membuat ketentuan asuransi banjir (termasuk tarip premi). Perusahaan asuransi hanya menjual asuransi banjir, risiko ditanggung pemerintah. Tertanggung bisa membeli sebagai tambahan jaminan risiko kebakaran, tapi bisa tak membeli.

Kedua, dipraktekkan di Jerman dalam bentuk private & optional. Perusahaan asuransi menjual polis asuransi banjir. Masyarakat tak wajib membeli. Akibatnya, asuransi banjir kurang laku di Jerman. Mirip di Indonesia saat ini.

Ketiga adalah public & bundled yang diaplikasikan di Perancis. Pemerintah mengatur asuransi banjir. Masyarakat yang membeli polis asuransi kebakaran wajib membeli asuransi banjir. Taripnya dibuat seragam di seluruh wilayah di Perancis. Ini terasa tidak adil.

Keempat, model yang ada di Inggris yakni private & bundled. Asuransi banjir adalah bagian dari polis standar asuransi rumah. Pemerintah punya andil besar dalam membuat peta banjir, pencegahan banjir dan ketentuan penggunaan lahan.

Model keempat lebih aplikatif untuk Indonesia. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKBI) yang saat ini hanya menjamin kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap, dapat ditambahkan risiko banjir.

Opsi lain adalah mengadopsi penanganan asuransi gempa bumi. Masyarakat boleh memilih membeli atau tidak membeli polis asuransi banjir. Namun bila membeli, maka tarip mengikuti ketentuan dari regulator.

Kedua opsi tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme penanganan asuransi banjir. Namun yang paling penting adalah jangan sampai merugikan masyarakat. Perubahan tarip bisa berdampak taripnya naik.

***

 IMG00106-20130128-0949